Kejati Jatim menetapkan empat tersangka korupsi KBS Surabaya dengan kerugian negara Rp3,27 miliar, termasuk pengeluaran jasa hukum Rp2,41 miliar.
Surabaya, Analisapublik.id – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) tahun anggaran 2025–2026, Kamis 19 November 2026, setelah hasil audit BPKP menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.270.559.452.
Keempat tersangka terdiri atas MN selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas PD TS KBS, serta MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menyampaikan bahwa penetapan tersangka merupakan hasil penyidikan terhadap dugaan penyimpangan penggunaan keuangan perusahaan daerah tersebut.
“Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan empat orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026,” demikian keterangan dalam siaran pers Kejati Jatim.
Perkara tersebut bermula pada Februari 2025 ketika direksi dan sejumlah karyawan PD TS KBS menerima panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Pemeriksaan berkaitan dengan pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant di lingkungan Kebun Binatang Surabaya.
Menghadapi proses hukum tersebut, NW dan MN menghubungi EES untuk meminta bantuan mencarikan advokat yang dapat mendampingi perusahaan.
EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada MM dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
Menurut penyidik, MM diduga diminta mengupayakan penghentian perkara yang sedang ditangani Kejari Tanjung Perak.
MM selanjutnya meminta biaya jasa hukum Rp100 juta serta tambahan Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.
NW dan MN diduga menyetujui penggunaan kas PD TS KBS untuk memenuhi permintaan tersebut.
Keduanya kemudian memerintahkan Sutini, Kepala Departemen Keuangan PD TS KBS, mengeluarkan dana perusahaan yang selanjutnya diserahkan EES kepada MM.
“Uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak,” sebagaimana disebutkan dalam uraian penyidikan Kejati Jatim.
Pada April 2025, Kejati Jatim kembali melakukan pemeriksaan terhadap direksi dan Badan Pengawas PD TS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013–2024.
Dalam proses tersebut, MM kembali meminta biaya jasa hukum Rp100 juta dan tambahan dana Rp995 juta.
NW dan MN diduga kembali menyetujui pengeluaran kas perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut.
Penyidik menyebut permintaan dana berlanjut hingga total pengeluaran kas PD TS KBS mencapai Rp2.410.000.000.
“Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan pemeriksaan perkara PD TS KBS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berlanjut,” demikian keterangan dalam siaran pers tersebut.
Kejati Jatim juga menemukan dugaan pembuatan dokumen untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran kas senilai Rp2,41 miliar.
Keempat tersangka diduga bekerja sama membuat perjanjian layanan jasa hukum, dokumen peninjauan standar operasional prosedur (SOP), serta perjanjian kerja sama (PKS) fiktif.
Selain itu, penyidik menemukan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum litigasi yang diduga digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban pengeluaran perusahaan.
Penyidik menduga dokumen-dokumen tersebut dibuat agar penggunaan kas perusahaan terlihat sebagai pembayaran atas layanan hukum.
Di luar pengeluaran Rp2,41 miliar, penyidik menemukan pengeluaran kas lain yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Pada 2025, pengeluaran tersebut mencapai Rp707.775.022, sedangkan pada 2026 sebesar Rp152.784.430.
Pengeluaran itu berkaitan dengan sejumlah biaya operasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), dan honorarium.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452.
Jumlah tersebut terdiri atas pengeluaran kas Rp2.410.000.000 terkait dugaan pembayaran jasa hukum dan upaya penutupan perkara serta pengeluaran lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp860.559.452.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, sangkaan subsidernya menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penetapan tersangka terhadap MN, NW, EES, dan MM masing-masing dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor KEP-1635, KEP-1636, KEP-1637, dan KEP-1638/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 19 November 2026.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya ditahan di Cabang Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.
Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PD TS KBS.
Reporter: Tunggal TA
Redaktur: Aris Setyoadji









