HeadlineHukum Kriminal

Nurkholis Ditahan Kejati Jatim, Dugaan Pungli Izin ESDM Seret Dua Mantan Kepala Dinas

28639
×

Nurkholis Ditahan Kejati Jatim, Dugaan Pungli Izin ESDM Seret Dua Mantan Kepala Dinas

Sebarkan artikel ini

Kejati Jatim menahan Nurkholis, Kadis LH Jatim sekaligus mantan Kadis ESDM, terkait dugaan pungli perizinan senilai Rp1,238 miliar.

Surabaya, Analisapublik.id– Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Nurkholis, sebagai tersangka baru perkara dugaan pungutan liar perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Senin 16 November 2026. Penahanan ini membuat dua mantan kepala dinas terseret dalam perkara yang sama.

Nurkholis ditetapkan sebagai tersangka kelima setelah penyidik mengembangkan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan perizinan pertambangan serta geologi dan air tanah.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa Nurkholis diduga terlibat ketika menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim pada Januari hingga 31 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil penyidikan, Nurkholis diduga memerintahkan dua pejabat bawahannya, yakni OS dari bidang pertambangan dan ED dari bidang geologi dan air tanah, meminta uang di luar ketentuan kepada pemohon perizinan.

“Ya, dia mengaku. Dari fakta BAP, dia memerintahkan,” ujar Punia, Senin 16 November 2026.

Baca Juga:  Perkuat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kampus, Jampidum Bersama Kemdiktisaintek Gelar FGD Strategis di Surabaya

Penyidik mencatat dugaan pungutan dari tujuh pemohon izin pertambangan mencapai Rp1,105 miliar.

Sementara itu, sebanyak 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah pada periode Maret hingga September 2024 diduga dikenai pungutan dengan nilai keseluruhan Rp133,5 juta.

Dari kedua bidang tersebut, total dugaan pungutan mencapai Rp1.238.500.000.

“Sehingga total keseluruhan jumlah punglinya adalah senilai Rp 1.238.500.000,” ungkap Punia.

Penyidik menyebut Nurkholis diduga menikmati aliran dana sebesar Rp687,5 juta. Rinciannya, Rp552,5 juta dari bidang pertambangan dan Rp135 juta yang disebut berasal dari bidang geologi dan air tanah.

“Yang terdiri dari bidang Pertambangan sebesar Rp 552,5 juta dan dari bidang Geologi dan Air Tanah sebesar Rp 135 juta,” terang Punia.

Perbedaan antara angka penerimaan yang disebut berasal dari bidang geologi dan air tanah dengan total pungutan pada bidang tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dalam pengembangan perkara, penyidik menyita uang tunai Rp615 juta serta emas batangan seberat 50 gram yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Baca Juga:  Kejari Sampang Berhasil Fasilitasi Pemulangan UH Korban TPPO Arab Saudi, Disambut Haru Bupati Sampang dan Keluarga

Punia menyebut Nurkholis telah menyerahkan kembali uang yang kemudian diamankan penyidik.

“Dia sudah mengembalikan dan menyerahkan. Makanya dia mengaku. Sesuai nilai itu, Rp615.000.000,” ucapnya.

Penetapan Nurkholis sebagai tersangka dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.

Setelah menjalani pemeriksaan, Nurkholis ditahan selama 20 hari, mulai 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim.

Penahanan tersebut merupakan kelanjutan penyidikan yang sebelumnya telah menyeret empat tersangka lain, yakni AM, OS, H, dan ED.

Salah satu tersangka sebelumnya, AM, juga merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Jatim. Dengan demikian, perkara ini telah melibatkan dua pejabat yang pernah menduduki posisi tertinggi di dinas tersebut.

Kejati Jatim sebelumnya mengungkap dugaan pungli dalam proses penerbitan perizinan ESDM dengan nilai keseluruhan mencapai Rp8,44 miliar. Angka tersebut merupakan cakupan perkara yang lebih luas, bukan seluruhnya dugaan penerimaan Nurkholis.

Perkembangan penyidikan ini turut menjadi perhatian karena Nurkholis masih menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim ketika ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:  Terima Audiensi PW IPM, Kejati Jatim Perkuat Sinergi Bangun Pelajar Sadar Hukum

Penahanannya menimbulkan kebutuhan penataan kepemimpinan dan pelayanan administratif di DLH Jatim. Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan yang terverifikasi mengenai penunjukan pejabat pengganti atau pelaksana tugas.

Perkara tersebut juga memperlihatkan pentingnya pengawasan terhadap proses perizinan yang melibatkan pejabat struktural, terutama untuk memastikan pelayanan publik tidak menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan.

Penyidik menjerat Nurkholis dengan sangkaan ketentuan tindak pidana korupsi, antara lain Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan alternatif dalam KUHP.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Nurkholis tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Reporter: Tunggal

Redaktur: Aris Setyoadji

 

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.