Polda Jatim menyiagakan 3.000 personel untuk mengamankan demonstrasi di Surabaya dan menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional.
Surabaya, Analisapublik.id – Polda Jawa Timur menyiagakan sekitar 3.000 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi di sejumlah titik Kota Surabaya, termasuk kawasan Gedung Negara Grahadi dan Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa 10 November 2026, dengan mengedepankan pengamanan humanis dan pengaturan lalu lintas secara situasional.
Pengerahan personel dari Polda Jatim, jajaran kepolisian, dan unsur terkait tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan peserta aksi sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berlangsung.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, kepolisian berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun warga yang beraktivitas di sekitar lokasi demonstrasi.
“Pada prinsipnya, Polri menghormati dan menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai,” ujar Abast.
Menurutnya, seluruh personel diarahkan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan proporsional selama pelaksanaan pengamanan.
Selain menempatkan petugas di lokasi aksi, kepolisian bersama instansi terkait menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar kawasan demonstrasi.
Pengalihan arus akan diberlakukan apabila kondisi lapangan membutuhkan penyesuaian guna menjaga keselamatan pengguna jalan dan mengurangi potensi kemacetan.
Namun, kepolisian belum menyampaikan secara terperinci ruas jalan yang berpotensi dialihkan maupun waktu penerapan rekayasa lalu lintas.
“Kami juga mengajak seluruh pihak untuk saling menghormati hak dan kepentingan masyarakat lainnya. Kepolisian akan berupaya memberikan pelayanan terbaik, sehingga kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik dan aktivitas masyarakat tetap terlayani,” tambah Abast.
Polda Jatim juga mengimbau peserta demonstrasi agar menyampaikan tuntutan secara tertib dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar tetap menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari tindakan kekerasan maupun perusakan fasilitas umum. Silakan menyampaikan pendapat secara damai dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Abast menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kepentingan masyarakat lainnya.
Ia menilai kelancaran kegiatan tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat, tetapi juga membutuhkan kerja sama peserta aksi dan seluruh elemen masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Surabaya tetap aman dan kondusif. Mari kita tunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, tertib, dan saling menghormati,” pungkasnya.
Polda Jatim berharap pengamanan dan pengaturan lalu lintas tersebut dapat mendukung penyampaian aspirasi secara damai tanpa mengganggu keselamatan serta aktivitas masyarakat di Surabaya.
Reporter: Bhayu Indarto
Redaktur: Aris Setyoadji
