SURABAYA, ANALISA PUBLIK — DBS Foundation bersama Mercy Corps Indonesia mendorong puluhan ribu perempuan pelaku usaha mikro dan kecil meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan serta pemasaran digital sebagai bagian dari strategi memperkuat usaha dan mendorong UMKM naik kelas.
Upaya tersebut dijalankan melalui program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga September 2027 dengan target menjangkau 40.000 perempuan pemilik atau pengelola usaha mikro dan kecil di Surabaya, Semarang, dan Medan.
Hingga September 2026, lebih dari 20.000 perempuan telah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Di Surabaya, jumlah peserta yang telah dijangkau tercatat lebih dari 6.000 orang.
Penguatan kapasitas tersebut turut menjadi pembahasan dalam Learning Event yang digelar Mercy Corps Indonesia bersama DBS Foundation di Surabaya, Rabu (30/9/2026).
Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman, praktik baik, serta pembelajaran antara pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Learning event ini membawa ribuan perempuan untuk bertemu dalam satu kegiatan, mendengarkan paparan dan berdiskusi dengan para pakar. Ini juga menjadi momentum untuk melihat kembali apa yang telah kita capai dan pembelajaran yang kita dapatkan selama satu tahun,” ujar Ade.
Menurut dia, perempuan pelaku usaha menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Selain mengelola bisnis, banyak di antaranya juga menjalankan peran dalam keluarga sehingga membutuhkan pola pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Dari HPP hingga Pemasaran Digital
Ade menjelaskan, sejumlah persoalan yang masih banyak dihadapi UMKM perempuan meliputi pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, pemasaran, legalitas hingga akses terhadap pembiayaan formal.
Sebagian usaha mikro, kata dia, masih dijalankan secara informal tanpa pencatatan keuangan maupun penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang memadai.
“UMKM rata-rata masih informal. Banyak usaha dijalankan apa adanya tanpa memahami bagaimana menghitung harga pokok produksi atau menentukan harga jual. Karena itu, pertama kita memberikan kapasitas dasar untuk mengelola usaha dengan lebih baik,” katanya.
Melalui program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs, peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan mengenai literasi keuangan, pencatatan usaha, penghitungan HPP, pemasaran digital hingga pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal.
Pelaku UMKM juga didorong memperluas pasar melalui berbagai kanal digital, termasuk platform perdagangan elektronik dan media sosial seperti Shopee dan TikTok.
Ade menambahkan, pemahaman mengenai produk pembiayaan formal penting agar pelaku UMKM dapat menyesuaikan pinjaman dengan kemampuan dan kebutuhan pengembangan usahanya.
“Kalau ingin mengembangkan usaha, mereka perlu mengetahui cara mendapatkan layanan keuangan dan pinjaman yang sesuai. Perbankan tidak hanya melihat produknya bagus, tetapi juga melihat apakah ada catatan keuangan, NIB, dan legalitas usahanya,” ujarnya.
Pemkot Surabaya Dorong UMKM Naik Kelas
Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan DBS Foundation dan Mercy Corps Indonesia dalam pembinaan UMKM, khususnya usaha yang dikelola perempuan.
Menurut Anna, pada tahun pertama program tersebut telah menjangkau sekitar 6.300 UMKM perempuan di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya berharap jumlah penerima manfaat dapat meningkat signifikan pada tahun kedua pelaksanaan program.
“Harapannya pada tahun kedua ini bisa meningkat lebih dari dua kali lipat atau tiga kali lipat, sehingga semakin banyak UMKM di Surabaya yang mendapatkan manfaat, terutama dalam layanan digital dan menentukan HPP,” kata Anna.
Ia menegaskan, pendampingan diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga memberikan dampak terukur terhadap perkembangan usaha dan peningkatan omzet.
Dalam kegiatan tersebut, salah seorang peserta menyampaikan bahwa omzet usahanya meningkat hingga dua kali lipat setelah mengikuti pendampingan selama dua bulan. Peningkatan tersebut disampaikan berdasarkan testimoni peserta saat kegiatan berlangsung.
Anna menjelaskan, kolaborasi juga dilakukan melalui pemanfaatan data UMKM yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya. Dinas Koperasi bersama pendamping UMKM kemudian berkoordinasi dengan tim Mercy Corps Indonesia untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan.
“UMKM naik kelas ini artinya dari omzet awal yang tercatat, kemudian kita lihat berkembang menjadi berapa. Kelemahannya apa, semuanya kita dampingi dari awal sampai akhir,” ujarnya.
Target 40 Ribu Perempuan hingga 2027
Program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs menargetkan 40.000 perempuan pemilik atau pengelola usaha mikro dan kecil hingga September 2027. Sebanyak 20 persen dari total sasaran program diarahkan kepada kelompok perempuan muda.
Hasil pembelajaran dari pelaksanaan program di Surabaya, Semarang, dan Medan selanjutnya akan dihimpun dalam dokumen strategi penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha mikro dan kecil di kawasan perkotaan.
Dokumen tersebut direncanakan menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi Kementerian UMKM dalam pengembangan kebijakan maupun program pemberdayaan perempuan pelaku usaha.
Reporter: Tunggal T.A
Editor: Rijen Senario
