MALANG, ANALISA PUBLIK – Realisasi investasi Jawa Timur yang mencapai Rp72,7 triliun sepanjang semester I 2026 dinilai perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, serta memiliki sertifikasi sesuai kebutuhan industri.
Data realisasi investasi tersebut menempatkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Besarnya investasi yang masuk juga membuka kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai standar sektor industri dan konstruksi.
Merespons kebutuhan tersebut, Asosiasi Tenaga Ahli dan Terampil Indonesia (APTAKSINDO) menggandeng PT Utama Lestari Indonesia (PT ULI) dan PT Forjasi Lentera Indonesia untuk menjalankan program nasional bertajuk “Dari Munas III ke Kampus.”
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan antara asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, dan dunia industri, khususnya melalui pelatihan serta sertifikasi kompetensi di bidang jasa konstruksi, kelistrikan, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) konstruksi.
Salah satu agenda yang didorong adalah peningkatan jumlah asesor kompetensi sekaligus integrasi sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja.
Roadshow Dimulai dari Universitas Brawijaya
Rangkaian roadshow di wilayah Malang Raya diawali dengan audiensi bersama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB) pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Tim APTAKSINDO, PT ULI, dan PT Forjasi bertemu Dekan Fakultas Teknik UB Prof. Ir. Hadi Suyono, ST., MT., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu dibahas, mulai dari peluang pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, penguatan Tempat Uji Kompetensi (TUK), hingga integrasi sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa teknik.
Langkah itu dipandang penting karena perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik, tetapi juga kompetensi profesional yang dapat dibuktikan ketika memasuki dunia industri.
APTAKSINDO Sambangi POLINEMA
Roadshow kemudian berlanjut ke Politeknik Negeri Malang (POLINEMA), Jumat (4/9/2026).
Tim bertemu Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan POLINEMA Ir. Pipit Wahyu Nugroho, MT. Pertemuan membahas peluang pembentukan TUK serta integrasi skema sertifikasi bidang konstruksi, kelistrikan, dan K3 dalam pendidikan vokasi.
“POLINEMA siap menjadi pelopor kampus yang lulusannya 100 persen memiliki sertifikat kompetensi BNSP. Ini selaras dengan kebutuhan industri saat ini,” ujar Pipit sebagaimana disampaikan dalam keterangan tim.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan riil dunia kerja.
Terlebih, pendidikan vokasi memiliki karakter yang berorientasi pada keterampilan praktis sehingga sertifikasi kompetensi dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran kesiapan lulusan.
Keterangan foto 1: Silaturahmi dan penjajakan komunikasi dengan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Malang (Polinema) terkait pengembangan kompetensi SDM.
Pengembangan Sertifikasi Bidang Vokasi
Pada hari yang sama, tim juga melakukan silaturahmi dan pembahasan program bersama Dr. A. Faidlal Rahman, SE.Par., M.Sc., CHE di Fakultas Vokasi.
Pembahasan mengarah pada peluang pengembangan skema sertifikasi untuk bidang vokasi, pariwisata, dan manajemen proyek, termasuk kemungkinan memperkuat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis kebutuhan industri.
“Kampus vokasi harus jadi pabriknya SDM siap kerja. Sertifikat BNSP adalah bukti kompetensi yang diakui negara dan industri,” kata Faidlal dalam keterangan yang disampaikan penyelenggara.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan proses pendidikan dengan standar kompetensi yang digunakan dalam dunia kerja.
Keterangan foto 3: Silaturahmi di Fakultas Vokasi bersama Dr. A. Faidlal Rahman, S.E.Par., M.Sc., CHE., dalam rangka membangun komunikasi terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Sertifikasi Tenaga Konstruksi Memiliki Dasar Hukum
Pada sektor konstruksi, kepemilikan kompetensi bukan sekadar kebutuhan perusahaan.
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. UU Jasa Konstruksi tersebut juga termasuk regulasi yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Karena itu, keberadaan asesor kompetensi memiliki posisi strategis. Asesor tidak hanya berperan dalam pelaksanaan pengujian, tetapi juga memastikan kompetensi peserta dinilai secara objektif dan sesuai standar yang berlaku.
APTAKSINDO bersama PT ULI dan PT Forjasi menyatakan akan memperluas komunikasi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di berbagai daerah.
“Kami PT Utama Lestari Indonesia dan PT Forjasi Lentera Indonesia siap bergerak bersama APTAKSINDO dan beberapa LSP ke seluruh PTN dan PTS di Indonesia. Target kita satu mahasiswa satu sertifikat kompetensi, agar investasi Rp72,7 triliun ini benar-benar dinikmati SDM lokal Jatim,” demikian pernyataan perwakilan tim gabungan.
Pelatihan Asesor Dijadwalkan Oktober di Surabaya
Sebagai tindak lanjut program, pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi untuk bidang jasa konstruksi, kelistrikan, dan K3 konstruksi dijadwalkan berlangsung pada 5–9 Oktober 2026 di Surabaya.
Program tersebut diharapkan memperbanyak tenaga asesor yang memiliki kapasitas melakukan pengujian kompetensi sekaligus memperkuat ekosistem sertifikasi di lingkungan pendidikan dan industri.
Masuknya investasi dalam jumlah besar ke Jawa Timur pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan proyek dan penanaman modal. Ketersediaan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan, sertifikasi, serta pemahaman terhadap standar keselamatan menjadi salah satu faktor penting agar pertumbuhan investasi ikut membuka kesempatan kerja berkualitas.
Melalui program “Dari Munas III ke Kampus”, APTAKSINDO bersama PT ULI dan PT Forjasi berupaya membangun jembatan antara asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, dan industri untuk menyiapkan SDM yang lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
