GRESIK, ANALISAPUBLIK.ID – Pelaksanaan peningkatan ruas Jalan Bungah–Melirang, Kabupaten Gresik, mendapat perhatian langsung dari Komisi III DPRD Gresik. Wakil rakyat turun ke lokasi untuk memastikan proyek senilai sekitar Rp13,9 miliar tersebut dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan memiliki kualitas konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Peninjauan dilakukan pada ruas Pertigaan Bungah menuju Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kamis (20/8/2026). Proyek dengan panjang penanganan sekitar 5,3 kilometer itu kini mulai memasuki tahapan pengecoran pada bagian bahu jalan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi III tidak hanya melihat perkembangan fisik pekerjaan. Sejumlah aspek teknis turut menjadi perhatian, mulai dari volume pekerjaan, material yang digunakan, proses pengecoran hingga kondisi pelaksanaan di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulis Irbansyah, mengatakan pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan anggaran pembangunan yang bersumber dari dana publik benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas.
Menurutnya, penyelesaian proyek tepat waktu memang menjadi salah satu indikator pelaksanaan pekerjaan, namun kualitas konstruksi tetap harus menjadi prioritas utama.
“Selain memastikan proyek selesai sesuai target, kami ingin melihat langsung proses pengerjaannya, mulai dari volume hingga material yang digunakan,” kata Sulis.
Ia menegaskan, percepatan pekerjaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi standar mutu yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
“Jangan sampai hanya mengejar selesai, tetapi kualitasnya tidak sesuai. Karena itu kami turun langsung melihat kondisi di lapangan,” ujarnya.
Proyek peningkatan Jalan Bungah tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp13,9 miliar dan disebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2026.
Besarnya nilai pekerjaan membuat pengawasan dinilai penting dilakukan sejak tahapan konstruksi berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi ketidaksesuaian pekerjaan sebelum proyek dinyatakan selesai.
Komisi III juga menilai pembangunan jalan tidak dapat hanya dibebankan kepada pelaksana proyek. Pemerintah daerah, konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya harus menjalankan fungsi masing-masing secara optimal.
Sulis berharap seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan dengan tetap menjaga mutu sehingga hasil pekerjaan mempunyai usia layanan yang panjang.
“Yang kami harapkan tentu pekerjaan berjalan lancar, kualitasnya baik, dan hasil akhirnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Perhatian
Selain kualitas fisik proyek, Komisi III DPRD Gresik turut menyoroti aspek keselamatan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung.
Ruas Pertigaan Bungah–Melirang masih digunakan untuk aktivitas lalu lintas warga di tengah berlangsungnya pekerjaan konstruksi. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pengaturan lalu lintas dan pengamanan lokasi secara maksimal.
Anggota Komisi III DPRD Gresik, Yuyun Wahyudi, mengatakan pelaksana proyek perlu memastikan kegiatan konstruksi tidak menimbulkan gangguan berlebihan terhadap pengguna jalan.
“Kami ingin melihat bagaimana pengaturan lalu lintas selama proyek berlangsung agar tidak mengganggu pengguna jalan maupun menimbulkan kemacetan,” ujar Yuyun.
Menurutnya, pemasangan rambu peringatan, pembatas area kerja, pengaturan kendaraan serta pengamanan titik konstruksi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek jalan yang tetap dilalui masyarakat.
Pengawasan langsung DPRD tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksana menjaga konsistensi pekerjaan hingga tahap akhir. Apabila ditemukan kekurangan selama proses pengerjaan, perbaikan dapat dilakukan lebih awal tanpa menunggu proyek selesai seluruhnya.
Peningkatan ruas Bungah–Melirang sendiri memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat di Kecamatan Bungah dan sekitarnya. Infrastruktur jalan yang memadai diharapkan memperlancar pergerakan warga, distribusi barang, aktivitas usaha serta konektivitas antarwilayah.
Komisi III DPRD Gresik menegaskan, penggunaan anggaran pembangunan dalam jumlah besar harus berbanding lurus dengan kualitas hasil pekerjaan. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya dituntut selesai secara administratif, tetapi juga harus aman, kuat dan memberi manfaat dalam jangka panjang kepada masyarakat.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
