Tulungagung – analisapublik.id | Ratusan warga yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Tulungagung menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (09/06/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang dinilai menjadi perhatian publik, terutama dugaan korupsi anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk besar berwarna biru-merah yang memuat 11 tuntutan utama. Tuntutan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari penegakan hukum, reformasi birokrasi, transparansi anggaran, pelayanan publik, hingga persoalan lingkungan hidup.
Isu yang paling menonjol dalam aksi tersebut adalah tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menuntaskan seluruh kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Massa meminta KPK mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran Pokir dan menindak siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu.
“Jangan ada tebang pilih. Semua pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, GEMPAR juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, massa menilai fungsi pengawasan internal pemerintah daerah belum berjalan optimal. Karena itu, mereka meminta Inspektorat Tulungagung dievaluasi agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan jalannya pemerintahan dapat berlangsung lebih efektif.
Dalam tuntutannya, GEMPAR meminta Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka informasi terkait pengelolaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan kepada masyarakat.
Massa juga menyoroti lambannya penyerapan anggaran daerah dan mendesak percepatan pelaksanaan program pembangunan. Mereka meminta sistem yang mendukung realisasi anggaran segera dibuka agar berbagai program dapat berjalan maksimal.
Di sisi lain, DPRD Tulungagung didesak untuk memperkuat fungsi pengawasan serta segera menyelesaikan berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masih tertunda dengan melibatkan partisipasi publik.
Aksi GEMPAR tidak hanya menyoroti persoalan hukum dan anggaran. Massa juga meminta evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Mereka mendesak Satgas MBG, pemerintah daerah, dan DPRD agar lebih aktif mengawasi pelaksanaan program tersebut sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sektor lingkungan, persoalan sampah menjadi sorotan serius. Massa menuntut Pemerintah Kabupaten Tulungagung segera menyelesaikan persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang dinilai masih jauh dari harapan warga.
GEMPAR juga menyoroti kualitas pelayanan kesehatan yang dinilai harus lebih cepat, mudah, dan merata bagi seluruh masyarakat. Sementara untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, massa mendesak pemerintah daerah memperbaiki penerangan jalan umum (PJU) di seluruh wilayah Tulungagung serta memasang kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik strategis.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Melalui aksi tersebut, GEMPAR berharap berbagai tuntutan yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Sumber: analisapublik.id
