SIDOARJO – analisapublik.id | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempertegas langkah percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui rencana implementasi sistem pembayaran berbasis QRIS Tap pada tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4/2026). Forum ini sekaligus menjadi momentum evaluasi capaian TP2DD tahun 2025 serta pemetaan strategi menghadapi penilaian nasional tahun 2026.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa transformasi digital dalam sistem transaksi pemerintahan bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan kebutuhan struktural dalam tata kelola modern. Digitalisasi, menurutnya, memiliki peran krusial dalam meminimalkan potensi kebocoran anggaran, meningkatkan transparansi, serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Digitalisasi menjadi instrumen strategis untuk menekan kebocoran anggaran, memastikan transparansi, dan meningkatkan PAD secara terukur,” ujar Subandi.
Sebagai bentuk konkret, Pemkab Sidoarjo akan mengadopsi QRIS Tap, sebuah inovasi pembayaran berbasis teknologi contactless. Berbeda dengan QRIS konvensional yang mengharuskan pemindaian kode QR, sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan hanya dengan menempelkan perangkat ponsel ke mesin EDC. Mekanisme tersebut dinilai lebih cepat, praktis, dan berpotensi meningkatkan penetrasi transaksi digital di berbagai sektor layanan publik.
Dari sisi kinerja, capaian TP2DD Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Sidoarjo berhasil meraih peringkat ketiga TP2DD terbaik wilayah Jawa-Bali serta memperoleh penghargaan Program Unggulan Terbaik ke-3 tingkat nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tidak hanya itu, tingkat implementasi ETPD di daerah ini mencapai 99,5 persen pada Semester II 2025, tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DD menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil konsistensi digitalisasi lintas sektor. Ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengintegrasikan QRIS Tap dalam sistem transaksi, baik pada sektor pelayanan publik, perdagangan, hingga layanan kesehatan.
Lebih jauh, digitalisasi yang terintegrasi juga berdampak pada indikator pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 83,35, tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten.
Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur dan berada di posisi keempat secara nasional. Data tersebut mengindikasikan bahwa ekosistem keuangan digital di daerah ini telah berkembang secara signifikan dan semakin adaptif terhadap teknologi.
Dalam implementasinya, Pemkab Sidoarjo turut menggandeng sektor perbankan guna memperkuat infrastruktur pembayaran digital. Kolaborasi ini dinilai strategis untuk memastikan keberlanjutan sistem serta memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan transformasi penuh menuju sistem transaksi non-tunai di seluruh sektor pemerintahan. Upaya ini diarahkan untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dok: analisapublik.id
Reporter: Kiki Juanda, SE
Editor: Respati
