BREBES – analisapublik.id | Penanganan banjir di wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi fokus perhatian pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung ke lokasi pada Sabtu (28/2/2026) untuk meninjau kondisi lapangan sekaligus mengidentifikasi akar persoalan yang memicu banjir di kawasan tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir yang selama ini berjalan. Pemerintah menilai pendekatan parsial tidak lagi memadai, sehingga diperlukan strategi berbasis titik kritis yang menjadi penyebab utama terhambatnya aliran air.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum secara tegas menekankan pentingnya pembenahan muara sebagai prioritas utama. Ia meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan fungsi muara berjalan optimal.
Menurutnya, muara memiliki peran strategis sebagai titik akhir aliran sungai yang menentukan lancar tidaknya distribusi air dari hulu ke hilir. Ketika terjadi sedimentasi atau penyumbatan, aliran air yang seharusnya menuju laut akan tertahan dan berpotensi meluap ke permukiman warga.
“Muara harus dipastikan bebas dari sedimentasi dan hambatan agar debit air dapat mengalir lancar ke laut. Jika aliran terhambat di hilir, maka penanganan di hulu tidak akan optimal,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa gangguan di muara dapat memicu efek domino terhadap sistem drainase secara keseluruhan. Air yang tertahan di hilir akan meningkatkan tekanan di sepanjang aliran sungai, sehingga memperbesar risiko banjir, terutama saat intensitas hujan meningkat.
Secara menyeluruh, langkah ini mencerminkan pendekatan 5W+1H yang jelas. Apa yang dilakukan adalah peninjauan dan evaluasi penanganan banjir. Siapa yang terlibat yakni Menteri Pekerjaan Umum dan BBWS Cimanuk–Cisanggarung. Di mana berlokasi di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Kapan dilakukan pada 28 Februari 2026. Mengapa karena banjir terus berulang akibat hambatan aliran air. Bagaimana solusi diarahkan melalui pembenahan muara sebagai titik krusial.
Lebih lanjut, Menteri PU menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun, pembenahan di bagian hilir, khususnya muara, dinilai sebagai langkah paling mendesak karena berfungsi sebagai titik pelepasan akhir aliran air.
Pemerintah melalui BBWS diharapkan segera melakukan langkah teknis, seperti pengerukan sedimentasi dan memastikan tidak ada hambatan di jalur aliran menuju laut. Langkah ini menjadi strategi jangka pendek sekaligus dasar bagi penanganan jangka panjang yang lebih komprehensif.
Dengan optimalisasi fungsi muara, pemerintah berharap potensi banjir di wilayah Ketanggungan dapat ditekan secara signifikan. Pendekatan berbasis akar masalah ini sekaligus menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya berfokus pada dampak, tetapi juga pada penyebab utama, guna menciptakan sistem pengelolaan air yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Reporter : Respati
Editor : H. Muhajir Wahyu Ramadhan
