SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah pusat terus memacu perbaikan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu tulang punggung agenda prioritas nasional. Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025–2026, negara mencoba menjawab tantangan klasik: sekolah rusak yang menghantui ribuan siswa di berbagai penjuru negeri.
Kabupaten Demak dan Jepara, Jawa Tengah, menjadi saksi bagaimana kebijakan ini mulai menampakkan hasil. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, turun langsung meresmikan rampungnya revitalisasi di SD Negeri Wonorejo 2 Demak dan SMP Negeri 1 Tahunan Jepara pada pembukaan semester genap tahun ajaran 2025/2026, Rabu (7/1).
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan, gerakan “bedah sekolah” ini bukan sekadar peremajaan fisik, melainkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya satu: memastikan keamanan dan kelayakan tempat belajar.
“Sekolah yang rusak berpotensi menghambat proses belajar dan membahayakan peserta didik. Karena itu, perbaikan fisik sekolah menjadi fondasi penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional,” ujar Abdul Mu’ti.
Angka yang dipatok pemerintah pun tidak main-main. Pada 2026, pemerintah telah mengamankan alokasi awal APBN sebesar Rp14 triliun untuk membenahi sekitar 11 ribu sekolah. Ambisinya, program ini akan diperluas hingga menyentuh 71 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia guna mewujudkan pemerataan layanan pendidikan.
Ada potret menarik dalam pelaksanaan revitalisasi kali ini. Alih-alih menggunakan skema kontraktor besar yang kaku, penggunaan sistem swakelola justru melahirkan efisiensi yang mengejutkan.
Di SMP Negeri 1 Tahunan Jepara, misalnya. Kepala Sekolah Adi Sasono menceritakan bagaimana suntikan dana Rp720 juta berhasil “disulap” dengan cerdik. Melalui manajemen material dan tenaga kerja lokal yang efisien, anggaran yang semula diproyeksikan hanya untuk empat ruang kelas, justru mampu membangun lima ruang kelas. Bahkan, sisa materialnya masih cukup digunakan untuk memperbaiki fasilitas ibadah di sekolah tersebut.
Langkah ini juga berdampak pada ekonomi mikro. “Pembangunan melibatkan tenaga kerja lokal dan material lingkungan sekitar. Ada perputaran ekonomi di masyarakat sekaligus percepatan penyelesaian pekerjaan,” tambah Mu’ti.
Kabupaten Demak menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dengan total anggaran mencapai Rp76 miliar untuk 110 satuan pendidikan. Fokusnya jelas: sekolah-sekolah di wilayah rawan banjir.
Bupati Demak, Eisti’anah, mengakui bahwa pihaknya secara agresif mengusulkan titik-titik krusial agar siswa tidak lagi was-was saat hujan tiba. “Kami ingin memastikan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi anak-anak kami,” ujarnya.
Salah satu dampaknya terlihat di SD Negeri Wonorejo 2. Dengan anggaran Rp2,2 miliar, sekolah ini kini memiliki 12 ruang kelas baru, ruang administrasi, perpustakaan, hingga fasilitas sanitasi yang jauh lebih laik.
Pemerintah sadar bahwa infrastruktur fisik hanyalah wadah. Di balik bangunan yang kinclong, Kemendikdasmen juga menyuntikkan dukungan digital berupa Interactive Flat Panel (IFP) dan pelatihan guru.
Materi pelatihan pun mulai bergeser ke arah futuristik, mencakup pengenalan coding dan kecerdasan buatan (AI) sebagai mata pelajaran pilihan. Dengan kombinasi bangunan yang kokoh dan kurikulum yang adaptif, program revitalisasi ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan berkualitas. (Res)
