SURABAYA, analisapublik.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menetapkan keselamatan sebagai harga mati menjelang periode Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara tegas menginstruksikan pelaksanaan ramp check atau inspeksi keselamatan menyeluruh pada seluruh moda transportasi nasional.
“Kami akan memastikan bahwa aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas utama. Saya telah menginstruksikan dilakukannya ramp check di seluruh moda transportasi, termasuk dengan sumber daya manusianya. Melalui ramp check, Kemenhub memastikan seluruh armada dalam kondisi laik operasi,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Penegasan ini menjadi sinyal keras dari pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat di akhir tahun berjalan tanpa insiden.
Target 15.000 Kendaraan Darat Hingga Kapal Laut
Ramp check kali ini dirancang masif dan terstruktur di berbagai sektor:
Darat: Inspeksi akan dilaksanakan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis, dengan target pemeriksaan mencapai 15.000 kendaraan.
- Kereta Api: Fokus pemeriksaan meliputi sarana dan prasarana, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta inspeksi keselamatan di lintas operasi.
- Udara: Ramp check dilakukan terhadap 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal, yang terdiri dari 366 unit siap operasi dan 194 unit dalam perawatan.
- Laut: Seluruh kapal penumpang wajib melalui pemeriksaan kelayakan pelayaran di setiap pelabuhan. Kemenhub juga memperkuat koordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca ekstrem dan menyiapkan SOP mitigasi risiko.
“Kami ingin memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman dan selamat agar masyarakat merasa tenang saat bepergian,” tegas Menhub.
Posko Terpadu dan Trisula Stimulus Ekonomi
Untuk mendukung pengawasan dan pelayanan publik, Kemenhub membentuk Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 yang akan beroperasi selama 19 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Posko terpadu ini melibatkan lebih dari 12.000 personel lintas sektor, mencakup unsur Kemenhub, Kominfo Digital (Komdigi), Kepolisian, BMKG, Jasa Marga, dan operator transportasi di seluruh Indonesia. Posko pusat akan berada di Kantor Kemenhub Jakarta dan terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan digital terpadu.
Selain aspek keselamatan, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah stimulus ekonomi di sektor transportasi agar biaya perjalanan masyarakat tetap terjangkau. Langkah konkret yang disiapkan meliputi:
- Diskon tarif penerbangan domestik.
- Insentif tarif untuk moda kereta api, laut, dan penyeberangan.
- Dukungan efisiensi logistik transportasi umum selama libur Nataru.
Kebijakan ini diharapkan mampu membantu masyarakat menikmati perjalanan dengan biaya lebih ringan, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional di masa libur panjang akhir tahun.
Sinergi Lintas Sektor dan Visi Indonesia Emas 2045
Menhub Dudy menekankan bahwa keberhasilan angkutan Nataru sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kepatuhan masyarakat, dan kesiapan operator transportasi. Pemerintah, lanjutnya, tengah memfinalisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.
“Koordinasi terus dilakukan agar seluruh stakeholder bekerja terpadu. Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Kebijakan ini juga selaras dengan Asta-Cita Pemerintah Prabowo–Gibran, khususnya pada poin penguatan pelayanan publik berbasis keselamatan dan pembangunan infrastruktur konektivitas nasional. Langkah ini mendukung visi pembangunan transportasi modern, aman, dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui sinergi nasional dan penerapan ramp check di seluruh moda transportasi, pemerintah memastikan bahwa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga aman, tertib, dan berdampak positif bagi ekonomi rakyat.
(Res)
