Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada tawaran dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengisian posisi di Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian baru ini rencananya akan dibentuk untuk menindaklanjuti Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sebelumnya, urusan ini dikelola oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji.
”Sampai hari ini belum ada pembicaraan itu,” kata Bahlil kepada wartawan setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pengurus pusat Partai Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8).
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut juga membahas arah koalisi pendukung pemerintah ke depan.
”Kita berbicara tidak hanya sekarang, tetapi juga tentang bagaimana koalisi ke depan itu ke arah yang lebih baik dan produktif,” ujar Bahlil. Ia menambahkan, pertemuan ini bertujuan untuk mewujudkan program-program Presiden Prabowo dalam Asta Cita.
Koalisi pendukung pemerintah saat ini terdiri dari sejumlah partai, yaitu: Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Belakangan, PDI Perjuangan juga menyatakan dukungannya.
Selain itu, Bahlil menyebut mereka juga mendiskusikan program-program prioritas pemerintah, seperti pengelolaan sumber daya alam, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
”Kita juga mendiskusikan tentang bagaimana sistem politik yang ideal ke depan,” kata Bahlil, seraya menyebut pertemuan itu berlangsung “konstruktif.” ( wa/ar)
