Surabaya – analisapublik.id | Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan program pelebaran jalan provinsi yang belum memenuhi standar mulai dilaksanakan pada 2027. Tahap awal program tersebut akan menyasar sekitar 20 kilometer jalan yang tersebar di sejumlah daerah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Edy Tambeng, mengatakan sekitar 48 persen jaringan jalan provinsi saat ini masih memiliki lebar di bawah standar. Total panjang ruas yang belum memenuhi ketentuan tersebut diperkirakan mencapai 700 kilometer dengan lebar rata-rata sekitar lima meter.
“Berdasarkan LKPJ kemarin, sekitar 48 persen jalan belum memenuhi standar. Panjangnya kurang lebih 700 kilometer,” kata Edy saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
Menurut Edy, pelebaran akan diprioritaskan pada jalan provinsi di kawasan pegunungan serta ruas yang menjadi akses menuju destinasi wisata. Namun, pekerjaan hanya dilakukan pada lokasi yang secara teknis memungkinkan dan tidak membutuhkan pembebasan lahan.
Sejumlah ruas yang masuk dalam rencana prioritas antara lain Pakis–Poncokusumo, Pujon–Ngoro, Talun–Tirtoyudo, serta jalur menuju kawasan Sendang Biru.
“Yang kami prioritaskan adalah ruas yang secara fisik memungkinkan untuk dilebarkan. Tidak semua ruas bisa dikerjakan karena kondisi medan di setiap lokasi berbeda,” ujarnya.
Edy menjelaskan, program pelebaran belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026 karena waktu pelaksanaan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P-APBD dinilai terlalu terbatas.
“Sesuai arahan, kami diminta mulai melakukan pelebaran jalan tahun depan. Tahun ini sudah tidak memungkinkan karena waktu pelaksanaan melalui P-APBD terlalu mepet. Target awal pada 2027 sekitar 20 kilometer,” jelasnya.
Kebutuhan anggaran pelebaran diperkirakan mencapai rata-rata Rp12 miliar untuk setiap kilometer. Besaran tersebut masih dapat berubah bergantung pada kondisi medan, kebutuhan konstruksi, serta karakteristik masing-masing ruas.
Apabila pelebaran dilakukan secara konsisten sepanjang 20 kilometer setiap tahun, penyelesaian seluruh jalan provinsi yang belum memenuhi standar diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari tiga dekade.
“Kalau konsisten 20 kilometer per tahun, secara hitungan dibutuhkan sekitar 30 hingga 35 tahun untuk menyelesaikan seluruh ruas yang belum standar,” pungkas Edy.
