Bojonegoro, analisapublik.id Universitas Bojonegoro (Unigoro) Jawa Timur aktif mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dorongan ini diwujudkan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dengan penekanan pada indikator yang komprehensif agar program yang dihasilkan bisa tepat sasaran.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro, Dr. Ahmad Taufiq, S.Hi., M.Si., di Bojonegoro, Selasa, mengakui bahwa meskipun Pemkab sudah menjalankan berbagai program, penanggulangan kemiskinan masih memerlukan perhatian serius.
“Proses pengkajian dokumen RPKD ini menggunakan indikator kemiskinan, struktural, kultural, dan natural sesuai ketentuan, harapannya agar tepat sasaran kepada masyarakat,” kata Dr. Taufiq.
Menurutnya, pemetaan dan penyusunan skala prioritas program yang tepat sangat diperlukan, misalnya dengan menyiapkan program khusus untuk kawasan hutan dan non-hutan.
Unigoro sendiri telah melakukan penggalian data secara mendalam, mulai dari data sekunder Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga survei dan indepth interview. Fokus utama penerima program adalah masyarakat miskin di desil 1 dan 2 yang tersebar di kawasan hutan selatan, kawasan tengah, dan kawasan Bengawan Solo.
“Kami berharap dari proses ini dapat diperoleh peta kemiskinan yang akurat,” jelasnya.
Indikator Kesejahteraan Daerah
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Pemkab Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, menegaskan bahwa kemiskinan adalah masalah krusial dan menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa dokumen RPKD yang disusun bersama-sama akan menjadi pedoman untuk menganalisis dan intervensi terhadap angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Tiga hal ini adalah indikator yang sering digunakan untuk menganalisis kondisi kesejahteraan suatu daerah,” terangnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan, menambahkan bahwa RPKD adalah penjabaran rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menyebut, faktor-faktor seperti ketahanan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan turut mempengaruhi angka kemiskinan.
“RPKD ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Bojonegoro melalui implementasi yang dilaksanakan oleh seluruh OPD,” pungkasnya.( wa/ar)
