Jakarta, analisapublik.id – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa potensi total kredit karbon Indonesia yang dapat diperdagangkan mencapai 13,4 miliar ton setara karbon dioksida (CO2) hingga tahun 2050.
Potensi sebesar ini diperkirakan dapat menghasilkan nilai ekonomi antara Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, bergantung pada harga karbon di pasar global.
“Kalau ini (kredit karbon) diperdagangkan di $5 AS (per ton CO2), dengan potensi itu maka akan ada nilai ekonomi sekitar Rp41,7 triliun per tahun. Kalau kita buat angka yang lebih tinggi, di $15 AS per ton, maka nilainya bisa mencapai Rp127,98 triliun,” kata Raja Juli di Jakarta, Jumat.
Pemerintah telah memperkuat dasar hukum ekonomi karbon melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang sebelumnya telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mencapai target komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Meski demikian, Raja Juli menilai pasar karbon saat ini masih lesu sejak diluncurkannya Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023. Oleh karena itu, pihaknya tengah berupaya menyempurnakan regulasi untuk menggerakkan pasar karbon agar lebih optimal berkontribusi pada target NDC dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Beberapa program nasional yang akan menghasilkan kredit karbon, antara lain:
Program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare, sesuai yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Program perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare, yang berpotensi memberikan keuntungan ganda bagi petani hutan. “Mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian di kawasan hutan, tapi saat bersamaan apa yang mereka tanam itu juga dapat karbon kreditnya,” tuturnya.
Potensi besar ini akan menjadi salah satu bahasan utama dalam rangkaian pertemuan internasional di Brasil awal November mendatang.
Raja Juli ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP30) di Belem, Brasil, pada 6–7 November 2025. Indonesia akan menyampaikan pernyataan nasional mengenai posisi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim global. Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo, yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi.
Sebelum menghadiri COP30, Raja Juli juga akan mengikuti United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro pada 4 November 2025, yang membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) dan perlindungan satwa liar.
Selain forum multilateral, pemerintah juga akan menggelar roundtable business meeting dengan calon investor hijau di São Paulo pada 8 November. Pada kesempatan itu, Raja Juli dijadwalkan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) untuk memperkuat integritas pasar karbon Indonesia.
“Itu (MoU) juga membantu kita untuk menjaga integritas karbon kita. Jadi enggak ada carbon leaking, enggak ada green washing. Jadi kita jaga sama-sama integritas karbon kita ini sehingga harganya, apa yang dikerjakan oleh petani-petani sosial itu punya nilai ekonominya yang lebih baik. Jadi ini adalah green investment,” jelasnya.( ar/wa)
