Peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang terjadi pada Kamis, 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Salemba, Senen, Jakarta Pusat, merupakan tindakan kriminal yang sangat memprihatinkan dan patut dikecam secara tegas. Tindakan kekerasan tersebut bukan hanya menyerang individu, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum di Indonesia.
Dalam negara hukum seperti Indonesia, segala bentuk kekerasan dan tindakan main hakim sendiri jelas bertentangan dengan prinsip konstitusional yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Republik Indonesia melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Prinsip perlindungan ini tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara.
Keterangan Foto :Abdul Rasyid, Sekretaris Jenderal DPP LPKAN Indonesia, menyampaikan pandangannya mengenai kasus penyiraman air keras terhadap aktivis pembela hak asasi manusia yang dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Editor : Mochamad Makruf
Tindakan kekerasan terhadap aktivis atau pembela hak asasi manusia tidak boleh dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa semata. Negara harus memastikan bahwa setiap kasus semacam ini ditangani secara serius, transparan, dan profesional oleh aparat penegak hukum.
Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum perlu segera melakukan langkah-langkah konkret untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras tersebut. Proses penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat atau berada di balik peristiwa tersebut.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat perlu melihat bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan yang adil bagi semua warga negara tanpa terkecuali.
Selain itu, peristiwa ini juga menjadi pengingat penting bagi semua pihak tentang perlunya memperkuat sistem perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia di Indonesia. Negara perlu memastikan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka dan aman bagi siapa pun yang memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan publik.
Kekerasan tidak boleh menjadi alat untuk membungkam suara kritis dalam kehidupan demokrasi. Negara hukum yang sehat harus menjamin bahwa setiap warga negara dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan secara aman tanpa rasa takut.
Penegakan hukum yang tegas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai demokrasi merupakan fondasi utama bagi masa depan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.
Penulis :
Abdul Rasyid
Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan Kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
Editor : Mochamad Makruf
