SURABAYA, analisapublik.id — Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur dalam sebuah forum yang berlangsung di Surabaya, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini tidak sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi momentum penegasan komitmen pengawasan terhadap kinerja aparatur negara.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus pusat LPKAN Indonesia, termasuk Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), dewan pakar, penasehat, pembina, serta unsur pengurus DPD Jawa Timur. Sejumlah akademisi dan undangan turut hadir dalam forum tersebut.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, H. Raden Muhammad Ali Zaini, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan deklarasi sikap organisasi dalam merespons dinamika nasional, khususnya terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas aparatur negara.
Ia menyampaikan bahwa kondisi saat ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan integritas, di mana praktik penyalahgunaan kewenangan masih menjadi sorotan, serta ruang bagi pengawasan masyarakat dinilai perlu diperkuat.
“Pelantikan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi penegasan komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, peran lembaga pengawas independen menjadi penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam forum tersebut, LPKAN Indonesia juga menetapkan sejumlah prinsip dasar yang wajib dijalankan oleh seluruh jajaran organisasi, di antaranya menjaga independensi, bekerja berbasis data dan fakta, menjunjung profesionalisme, serta membuka saluran pengaduan publik yang responsif.
Selain itu, organisasi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, serta menjaga jarak dari kepentingan politik praktis guna mempertahankan kepercayaan masyarakat.
LPKAN juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan pada sektor strategis seperti pengelolaan anggaran publik, pendidikan, layanan kesehatan, hingga perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks.
Ketua Umum DPP LPKAN menegaskan bahwa organisasi akan menjalankan fungsi sebagai pengawas sekaligus mitra konstruktif bagi pemerintah dalam mendorong perbaikan layanan publik.
“Kami menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja aparatur, namun juga membuka ruang kolaborasi untuk menghadirkan solusi. Jika masukan tidak direspons, langkah hukum tetap menjadi bagian dari mekanisme yang dapat ditempuh,” tegasnya.
Melalui pelantikan ini, LPKAN Indonesia diharapkan mampu memperkuat peran sebagai elemen masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemerintahan, sekaligus mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan publik.
Forum tersebut juga diharapkan menghasilkan gagasan konstruktif dalam menjawab berbagai tantangan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional.
Reporter: Kiki Juanda, SE
Editor: Rijen Senario
