SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah Kota Probolinggo serius menyiapkan generasi muda yang tidak sekadar pintar, tetapi juga memiliki integritas politik sejak dini. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pemkot menggelar Fasilitasi Pendidikan Politik dengan tema “Pengembangan Kemandirian Siswa Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan” pada Senin (20/10/2025).
Kegiatan yang diikuti 70 pelajar SMA/SMK/MA se-Kota Probolinggo di Aula Bakesbangpol ini menjadi panggung pembekalan nilai-nilai kebangsaan, partisipasi politik yang sehat, dan simulasi praktik berdemokrasi di lingkungan sekolah.
Kepala Bakesbangpol Son Haji menegaskan bahwa pendidikan politik sejak dini adalah investasi strategis. “Kami ingin membekali para siswa dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman politik yang positif. Diharapkan dari kegiatan ini lahir kader-kader muda yang kritis, cerdas, dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Sorotan utama dalam diskusi ini datang dari Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kota Probolinggo, Evariani, yang menjadi salah satu narasumber. Ia mengubah persepsi umum tentang politik yang sering diasosiasikan dengan kekuasaan dan jabatan.
“Politik itu bukan milik pejabat atau partai, tapi milik kita semua. Mulai dari bagaimana kalian mengatur waktu belajar, memilih lingkungan yang baik, hingga menetapkan cita-cita—itu semua adalah bentuk politik pribadi,” tegas Evariani, menyuntikkan narasi baru pada pemahaman siswa.
Evariani secara tajam mengajak para pelajar untuk menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan strategi hidup yang terarah. “Mencintai diri sendiri dan merancang masa depan adalah bentuk politik terbaik. Kalian harus sudah tahu 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan mau jadi apa,” ujarnya, menekankan pentingnya roadmap personal.
Ia mencontohkan, praktik seperti pemilihan ketua OSIS, debat visi-misi, atau musyawarah kelas merupakan bentuk nyata demokrasi yang harus dipahami esensinya. “Saat kalian memilih ketua OSIS, menyampaikan aspirasi, itu semua pelajaran demokrasi yang nyata,” tambahnya.
Kegiatan ini juga diperkuat oleh pakar lain, termasuk Fernanda Zulkarnain, Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Kota Probolinggo, dan Putut Gunawarman, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kota Probolinggo.
Keduanya membahas literasi politik, hak dan kewajiban warga negara, serta urgensi peran pelajar dalam mengawal demokrasi, terutama bagi mereka yang sebentar lagi mencapai usia pemilih.
Inisiatif Pemkot Probolinggo ini dilihat sebagai langkah konkret dalam memperkuat kesadaran politik pelajar, menggeser stigma negatif, dan menanamkan pemahaman bahwa partisipasi politik adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan karakter kebangsaan dan penyiapan estafet kepemimpinan masa depan.
(Res)
