SURABAYA,Analsapublik.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Surabaya, Jumat (17/10/2025). Keduanya didampingi oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Fokus utama kunjungan dua menteri Kabinet ini adalah meninjau efisiensi pelayanan publik di jantung Kota Pahlawan, khususnya pada layanan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menteri PKP Maruarar Sirait secara terang-terangan memberikan pujian tinggi. Ia menilai proses pengurusan pelayanan PBG, terutama untuk renovasi rumah atau rumah tidak layak huni (Rutilahu), di Surabaya merupakan yang tercepat di Indonesia.
“Tadi kami hitung waktunya, kami muter (melihat pelayanan lainnya) lalu balik lagi kira-kira 15 menit lebih 20 detik dan kami menemukan (pengurusannya) sudah selesai. Jadi selamat kepada Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) dan kepala dinasnya, mampu membuat pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, dan tidak ada pungli, bahkan gratis ya,” kata Maruarar, menyoroti kecepatan layanan yang nyaris instan tersebut.
Mendagri Tito: MPP Solusi Lawan Birokrasi Berbelit
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya keberadaan MPP sebagai solusi untuk melawan birokrasi yang berbelit-belit. Menurutnya, MPP Siola telah menyatukan berbagai layanan penting di satu atap.
“Jika masyarakat harus mengurus dari satu kantor ke kantor lainnya, akan memakan banyak waktu. Maka, adanya MPP ini, semua outlet-outlet untuk membuat paspor, Dukcapil, membuat KK, termasuk pengurusan PBG itu semua di sini,” sebut Tito.
Tito melaporkan perkembangan pembentukan MPP secara nasional. Saat ini, sudah ada 289 MPP yang terbentuk di seluruh Indonesia. Jawa Timur, kata Tito, mencatatkan diri sebagai yang terbaik dan tertinggi dalam pembentukan MPP, dengan 35 dari 38 kabupaten/kota telah memiliki fasilitas serupa.
“Kita total ada 514 kabupaten/kota (di Indonesia), jadi masih ada yang belum, dan terus kita genjot. Di Jatim, 35 sudah terbentuk, termasuk yang terbaik dan tertinggi (di Indonesia) tapi masih ada tiga lagi, saya akan mendorong dan minta tolong Pak Wagub supaya bisa membuat yang seperti ini,” jelasnya.
Tito menambahkan, keberadaan MPP berkontribusi besar dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, proses pembayaran yang jelas, mengurangi potensi korupsi, dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
Tantangan Integrasi Digital Pusat-Daerah
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan MPP di seluruh daerah, Tito menekankan perlunya peningkatan fasilitas, terutama dengan mengintegrasikan pelayanan publik antara pemerintah pusat dan daerah menggunakan platform digital.
“Misalnya mengenai (PBG), sebelum menuju ke PBG itu ada beberapa persyaratan, biasanya persetujuan teknis (Pertek) dari PUPR, nah ini yang perlu dikoneksikan. Kemudian PUPR juga ada program nasional SIMBG, nah ini perlu juga dikoneksikan ke daerah-daerah supaya nggak parsial,” ujarnya.
Tito juga menyinggung pentingnya koneksi dengan sistem perizinan usaha (OSS) yang dikelola Kementerian Investasi. Ia menyebut, Menteri Maruarar Sirait akan berkoordinasi di tingkat pusat agar semua sistem di daerah terkoneksi, membuat proses perizinan menjadi lebih mudah dan efisien.
(Res)
