Oleh: Abdul Rasyid
SURABAYA, analisapublik.id | Gelombang gejolak sosial dan politik yang kembali mengguncang Prancis menjadi ironi tersendiri di tengah kunjungan Presiden Republik Indonesia ke negara tersebut. Saat Presiden menghadapi tekanan domestik akibat kebijakan ekonomi, reformasi fiskal, hingga penolakan sejumlah pemerintah daerah terhadap agenda lingkungan Paris, Indonesia justru hadir membawa agenda kerja sama strategis di bidang pertahanan, investasi, dan perdagangan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah momentum tersebut benar-benar menguntungkan Indonesia ketika nilai tukar rupiah sedang mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat dan kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian.
Situasi yang berkembang di Prancis saat ini tidak lagi sekadar persoalan demonstrasi biasa. Penolakan terhadap kebijakan Zona Emisi Rendah (ZFE), kenaikan biaya hidup, tekanan yang dirasakan kalangan petani, hingga kritik terhadap sentralisasi kekuasaan Presiden Macron menunjukkan adanya krisis kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah pusat. Sejumlah kepala daerah di Prancis bahkan mulai secara terbuka mengkritik kebijakan Paris yang dinilai kurang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah maupun wilayah pinggiran.
Fenomena tersebut menjadi pengingat bahwa negara maju sekalipun tidak kebal terhadap gejolak sosial yang dipicu oleh kebijakan ekonomi yang dianggap elitis atau terlalu cepat diterapkan tanpa kesiapan sosial yang memadai. Ketika subsidi energi berkurang, biaya transportasi meningkat, dan standar lingkungan diperketat, masyarakat menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas politik modern tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu menjaga rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.
Di tengah situasi itu, kunjungan Presiden ke Prancis memiliki dimensi strategis sekaligus sensitif. Pemerintah Indonesia tentu berkepentingan memperkuat hubungan bilateral, termasuk dalam bidang pertahanan, industri, teknologi, serta investasi. Namun di sisi lain, publik juga memiliki hak untuk mempertanyakan apakah Indonesia berada dalam posisi ekonomi yang cukup kuat untuk memperluas berbagai komitmen kerja sama internasional bernilai besar ketika rupiah justru sedang menghadapi tekanan terhadap dolar AS.
Pelemahan rupiah membawa konsekuensi yang tidak ringan. Transaksi strategis yang menggunakan dolar maupun euro akan menjadi lebih mahal. Beban utang luar negeri berpotensi meningkat, biaya impor teknologi dan alat utama sistem persenjataan dapat bertambah, sementara tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga berpotensi semakin besar.
Dalam konteks tersebut, diplomasi ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian citra geopolitik. Setiap kerja sama perlu dihitung secara cermat berdasarkan kepentingan fiskal nasional serta daya tahan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa hubungan dengan negara-negara Eropa tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar atau objek ekspansi industri strategis asing. Kerja sama internasional perlu diarahkan untuk menghasilkan transfer teknologi, membuka lapangan kerja nasional, memperkuat industri dalam negeri, serta melindungi kepentingan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Prancis sendiri saat ini menghadapi tantangan fiskal dan politik yang cukup kompleks. Ketidakpuasan publik terhadap Presiden Macron menunjukkan bagaimana kebijakan yang dianggap terlalu berorientasi pasar dan kurang memperhatikan keseimbangan sosial dapat memicu resistensi berkepanjangan.
Pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Ketika masyarakat mulai merasakan tekanan harga pangan, biaya energi, beban pajak, dan ketidakpastian ekonomi, stabilitas sosial dapat berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas.
Karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis semestinya tidak hanya dipandang sebagai agenda diplomasi simbolik, melainkan juga sebagai momentum untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan strategi ekonomi yang lebih hati-hati, transparan, dan berorientasi pada ketahanan nasional. Pelemahan rupiah dapat menjadi alarm bahwa fondasi ekonomi domestik tidak boleh terlalu bergantung pada utang, impor, maupun fluktuasi pasar internasional.
Prancis hari ini memberikan pelajaran penting bahwa ketika pemerintah gagal menjaga keseimbangan antara ambisi kebijakan dan kemampuan masyarakat dalam menanggung beban ekonomi, gejolak sosial dapat menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Indonesia tentu tidak ingin mengulang pola yang sama. Diplomasi luar negeri harus berjalan beriringan dengan perlindungan ekonomi nasional, stabilitas sosial, dan keberpihakan yang nyata kepada rakyat di dalam negeri.
Penulis: Abdul Rasyid – Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan Kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
