SURABAYA | analisapublik.id — AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dimaknai sebatas pembagian makanan bagi siswa. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu, menurutnya, harus menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan LaNyalla saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama jajaran dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (11/2/2026).
Di hadapan pelaku usaha, senator asal Jawa Timur itu mengawali paparannya dengan mengulas konsep Ekonomi Pancasila yang diperkenalkan Mohammad Hatta. Ia menekankan, ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan usaha mikro, melainkan keterlibatan rakyat dalam keseluruhan rantai produksi dan distribusi nasional.
“Hari ini saya berbicara tentang MBG dalam perspektif Ekonomi Pancasila. Bung Hatta menyebut ekonomi kerakyatan sebagai terbukanya ruang bagi rakyat untuk ikut dalam perputaran ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.
Jangan Biarkan Dana Hanya Lewat
Menurut dia, MBG harus dipahami sebagai “piring peluang”. Program tersebut, kata LaNyalla, membuka ruang usaha di daerah, mulai penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi.
“Jangan dilihat sekadar memberi makan siswa. Dari beras, telur, daging, sayur hingga distribusi, semuanya bisa dikerjakan pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar dana MBG tidak kembali tersedot ke pusat. Selama ini, pola ekonomi yang terpusat di Jakarta dinilai membuat uang dari daerah tidak berdampak signifikan di wilayah asalnya.
“Triliunan rupiah yang selama ini berputar di SCBD Jakarta harus mulai mengalir ke pasar-pasar daerah, termasuk Surabaya. Kadin punya peran memastikan uang negara itu tidak sekadar lewat, tapi benar-benar menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.
Tiga Langkah Agar Tepat Sasaran
LaNyalla memaparkan tiga syarat agar MBG berdampak nyata terhadap perekonomian daerah.
- Pertama, mengurangi ketergantungan pada pusat demi mewujudkan keadilan sosial.
- Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai bagian dari Persatuan Indonesia.
- Ketiga, mendorong gotong royong dengan melibatkan Kadin dalam rantai pasok dan tata kelola program.
Ia menegaskan suplai kebutuhan dapur MBG seharusnya berasal dari petani dan peternak setempat. Termasuk jasa logistik, pergudangan, hingga sistem monitoring berbasis digital yang transparan.
“Kalau ini berjalan, Surabaya bisa menjadi hub logistik Jawa Timur bahkan Indonesia Timur. APBN benar-benar berputar di daerah,” ucapnya.
Kadin: Siap Jadi Mitra Strategis
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya, HM Ali Affandi LNM, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengambil peran aktif. Kepengurusan periode 2024–2029, kata dia, tidak ingin berjalan administratif semata.
“Kadin Surabaya harus bergerak. Bukan sekadar organisasi formal, tapi pergerakan yang responsif terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi,” ujarnya.
Ali menyebut Kadin mengusung tiga peran utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah. Enam prioritas strategis pun disiapkan, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan industri, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi, hingga perluasan ekspor.
Melalui konsolidasi lintas sektor—logistik, media, perdagangan, hingga industri—Kadin Surabaya menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan pelaku usaha lokal.
