JAKARTA, ANALISAPUBLIK.ID — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat penanganan kekeringan di Jawa Tengah dengan menyiapkan 16 unit mobil tangki air dan 105 unit hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
Penanganan dilakukan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah dengan memobilisasi sarana secara bertahap melalui koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Berdasarkan data BPBPK Jawa Tengah per Agustus 2026, kekeringan telah melanda 24 kabupaten/kota dan berpotensi meluas hingga 32 daerah. Sedikitnya 184.000 warga tercatat terdampak kesulitan memperoleh air bersih.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, ketersediaan air menjadi kebutuhan mendasar masyarakat sehingga penanganan kekeringan harus dilaksanakan secara cepat dan terkoordinasi.
“Penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody.
Hingga kini, sembilan mobil tangki berkapasitas masing-masing 4.000 liter dan 12 hidran umum berkapasitas 2.000 liter telah ditempatkan di sejumlah titik krisis.
Mobil tangki disebar ke Kabupaten Jepara, Sragen, Tegal, Cilacap, Blora, Banjarnegara, dan Pekalongan. Sementara hidran umum ditempatkan di Pemalang sebanyak dua unit, Banjarnegara delapan unit, dan Cilacap dua unit.
Di Banjarnegara, distribusi air telah menjangkau 11 lokasi terdampak. Total pasokan yang disalurkan mencapai 108.000 liter untuk memenuhi kebutuhan 669 kepala keluarga atau 4.638 jiwa.
Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan kekeringan sekaligus memastikan kesiapan armada dan fasilitas penampungan air.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pasokan air bersih selama musim kemarau, terutama bagi masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
