Kajari Surabaya membebastugaskan sementara jaksa berinisial DA dari penanganan perkara menyusul isu dugaan KDRT dan perselingkuhan.
Surabaya, Analisapublik.id– Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Tri Anggoro Mukti membebastugaskan sementara seorang jaksa berinisial DA dari penanganan perkara menyusul beredarnya informasi dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan yang menyeret namanya di media sosial.
Keputusan tersebut disampaikan melalui keterangan pers Kejari Surabaya bernomor PR-24/M.5-10/Dsp.1/11/2026 tertanggal Minggu 15 November 2026.
Tri Anggoro Mukti menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap DA sebelum mengambil langkah pembebastugasan sementara guna menjaga objektivitas penanganan perkara.
Dalam keterangan pers yang disampaikan melalui Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, Kajari menyebut jaksa bersangkutan telah menjalani klarifikasi internal dan dibebastugaskan sementara dari penanganan perkara.
Persoalan tersebut mencuat setelah akun TikTok Bangpena Media Center mengunggah konten pada Jumat 13 November 2026 yang memuat narasi mengenai dugaan perselingkuhan dan KDRT, disertai catatan wawancara.
Meski mengambil langkah internal, Kejari Surabaya berharap persoalan tersebut tidak mengganggu proses penegakan hukum, khususnya perkara yang sebelumnya ditangani DA.
Jaksa tersebut diketahui menjadi jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby dengan terdakwa Erica Natasha Risakotta.
Dalam perkara tersebut, JPU telah menuntut Erica dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan pada Selasa 10 November 2026.
Kajari Surabaya juga meminta masyarakat tetap mengawal proses persidangan agar penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kami berharap jangan sampai proses penanganan perkara yang ditangani oleh JPU [DA] dan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya menjadi terganggu. Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud,” demikian isi keterangan tersebut.
Terkait dugaan persoalan rumah tangga yang menjadi sorotan publik, Tri Anggoro Mukti mempersilakan pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Pengaduan dapat disampaikan melalui mekanisme internal maupun eksternal sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Kajari Surabaya menyatakan bahwa selama ini DA dinilai telah menjalankan tugas penuntutan secara profesional sesuai kode etik dan perilaku insan Adhyaksa.
Namun, penilaian tersebut tidak menghalangi institusi kejaksaan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
“Kami tidak akan menoleransi segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa,” tegasnya.
Kejari Surabaya membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui dugaan pelanggaran oleh aparat kejaksaan melalui SP4N-LAPOR di www.lapor.go.id atau hotline pengaduan Kejari Surabaya di nomor 08213311700.
Hingga keterangan pers tersebut disampaikan, informasi yang tersedia baru menjelaskan adanya klarifikasi internal dan pembebastugasan sementara dari penanganan perkara. Belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan etik maupun putusan hukum terkait dugaan KDRT dan perselingkuhan tersebut.
Reporter: Tunggal AT
Editor: Aris Setyoadji
