infopolJatim

Irjen Pol Dekananto Eko Purwono Dipercaya Pimpin Polda Jatim, Jenderal Asal Bojonegoro dengan Rekam Jejak Intelijen

1571
×

Irjen Pol Dekananto Eko Purwono Dipercaya Pimpin Polda Jatim, Jenderal Asal Bojonegoro dengan Rekam Jejak Intelijen

Sebarkan artikel ini

SURABAYA, ANALISA PUBLIK — Jawa Timur bukan wilayah asing bagi Irjen Pol Dekananto Eko Purwono. Setelah menempati sejumlah jabatan strategis di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, jenderal bintang dua asal Bojonegoro itu kini kembali ke Jawa Timur dengan tanggung jawab lebih besar sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Dekananto dipercaya menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto dalam rotasi terbaru di tubuh Polri. Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Nanang Avianto mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Sementara Dekananto, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya, dipercaya memimpin Polda Jawa Timur.

Penunjukan tersebut membawa Dekananto kembali ke daerah yang tidak hanya menjadi tempat kelahirannya, tetapi juga pernah menjadi bagian penting perjalanan karier kepolisiannya.

Perwira tinggi Polri kelahiran Bojonegoro, 8 Agustus 1972, itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 dan memiliki rekam jejak panjang di bidang intelijen dan keamanan.

Sebelum bertugas di Jakarta dan Mabes Polri, Dekananto pernah menjabat Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Jawa Timur pada periode 2022–2024.

Posisi tersebut menempatkannya pada fungsi strategis yang berkaitan dengan deteksi dini, pemetaan potensi gangguan keamanan, penggalangan, serta komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Selama bertugas di Jawa Timur, salah satu persoalan yang menjadi perhatian aparat dan pemerintah daerah adalah dinamika perguruan pencak silat.

Pada periode tersebut, pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan unsur perguruan pencak silat melakukan penertiban terhadap sejumlah tugu perguruan yang berdiri di tanah negara maupun fasilitas publik.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga 1 November 2023 sebanyak 686 tugu perguruan pencak silat telah dibongkar atau dialihfungsikan menjadi Tugu Pancasila.

Penertiban dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan serta pengurus perguruan silat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi potensi gesekan antarkelompok perguruan pencak silat yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Dalam kapasitasnya sebagai Dirintelkam ketika itu, Dekananto juga terlibat dalam komunikasi dan pendekatan dengan berbagai elemen masyarakat.

Salah satunya kelompok suporter sepak bola.

Jawa Timur memiliki basis pendukung sejumlah klub besar dengan jumlah massa yang tidak sedikit. Kondisi tersebut membuat komunikasi dengan kelompok suporter menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menjaga situasi keamanan, terutama menjelang pertandingan maupun agenda sepak bola berskala besar.

Pendekatan intelijen dalam situasi seperti itu tidak hanya bertumpu pada penindakan setelah muncul persoalan, tetapi juga pada deteksi dini, komunikasi serta pencegahan agar potensi gesekan tidak berkembang menjadi gangguan keamanan.

Karier Berlanjut ke Jakarta dan Mabes Polri

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Dirintelkam Polda Jatim, perjalanan karier Dekananto berlanjut ke Jakarta.

Pada 2024, ia dipercaya menjadi Dirintelkam Polda Metro Jaya. Penugasan tersebut membawanya menghadapi karakter wilayah yang berbeda dengan Jawa Timur, terutama karena Jakarta menjadi pusat pemerintahan, perekonomian dan berbagai kegiatan nasional.

Karier Dekananto kemudian berlanjut ke Mabes Polri.

Pada Mei 2025, ia mendapat promosi sebagai Direktur Politik Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Posisi tersebut kembali mempertegas jalur panjang kariernya dalam fungsi intelijen, khususnya berkaitan dengan pemetaan dan pengelolaan dinamika politik serta keamanan.

Tidak berselang lama, pada Agustus 2025 Dekananto kembali mendapat penugasan strategis sebagai Wakapolda Metro Jaya.

Ia menggantikan Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy yang dipercaya mengemban tugas sebagai Kapolda Kalimantan Utara.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025.

Dari posisi orang nomor dua di Polda Metro Jaya itulah perjalanan karier Dekananto kemudian membawanya kembali ke Jawa Timur.

Kali ini bukan lagi sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan, melainkan sebagai Kapolda Jawa Timur.

Dekananto sendiri meminta dukungan masyarakat atas penugasan barunya.

“Alhamdulillah, mohon doanya bisa menjaga Jawa Timur tetap tertib, aman, nyaman dan kondusif,” ujar Dekananto seusai penunjukannya.

Tantangan Memimpin Jawa Timur

Penugasan sebagai Kapolda Jatim membawa tanggung jawab yang jauh lebih luas dibandingkan jabatan yang pernah diembannya di wilayah tersebut sebelumnya.

Jawa Timur terdiri atas 38 kabupaten dan kota dengan karakteristik wilayah yang sangat beragam, mulai dari kawasan metropolitan, sentra industri, wilayah pertanian, kawasan pesisir dan kepulauan hingga daerah dengan mobilitas penduduk yang tinggi.

Spektrum persoalan keamanan yang dihadapi Polda Jatim pun semakin kompleks.

Selain kejahatan konvensional dan peredaran narkotika, kepolisian menghadapi perkembangan kejahatan siber, kejahatan ekonomi dan keuangan, potensi konflik sosial, gangguan keamanan masyarakat, persoalan lalu lintas hingga kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Jawa Timur juga menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan industri terbesar di Indonesia. Aktivitas masyarakat yang tinggi membuat stabilitas keamanan memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi, investasi dan pelayanan publik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi turut mengubah karakter kejahatan.

Modus kejahatan tidak lagi sepenuhnya berlangsung secara konvensional. Penipuan daring, perjudian online, pencurian data, kejahatan perbankan hingga berbagai bentuk tindak pidana berbasis teknologi menjadi tantangan yang membutuhkan kemampuan penyelidikan serta pengawasan yang terus berkembang.

Dalam konteks tersebut, pengalaman Dekananto di bidang intelijen menjadi salah satu bagian penting dari rekam jejak yang menyertai tugas barunya.

Ia pernah bertugas di Jawa Timur dan berada pada posisi yang mengharuskannya memahami karakter masyarakat, memetakan potensi gangguan keamanan serta membangun komunikasi dengan berbagai kelompok.

Namun, perannya kini berbeda.

Jika sebelumnya berada di fungsi intelijen yang banyak bekerja pada aspek deteksi dini, pemetaan dan penggalangan, sebagai Kapolda ia memegang kendali terhadap seluruh fungsi kepolisian di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Tanggung jawab tersebut mencakup fungsi reserse kriminal, intelijen dan keamanan, lalu lintas, narkoba, samapta, pembinaan masyarakat, pengamanan hingga pelayanan publik.

Kapolda juga dituntut memastikan penegakan hukum berjalan profesional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Karena itu, tantangan Dekananto bukan semata menjaga stabilitas keamanan.

Kepemimpinannya juga akan berhadapan dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi, profesionalisme aparat, pelayanan yang responsif serta penegakan hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan.

Kembalinya Irjen Pol Dekananto Eko Purwono ke Jawa Timur pun menandai babak baru kepemimpinan Polda Jatim.

Pengalamannya di bidang intelijen, perjalanan tugas di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, serta pemahamannya terhadap dinamika sosial Jawa Timur kini menjadi bagian dari modal profesional yang menyertai tugas barunya.

Dari seorang Dirintelkam yang pernah bekerja membaca dan memetakan potensi gangguan keamanan di Jawa Timur, Dekananto kini kembali dengan tanggung jawab yang jauh lebih luas: memimpin seluruh jajaran Polda Jatim dan menjaga keamanan salah satu provinsi terbesar di Indonesia.

Reporter: Rijen Senario
Editor: Wetli H. Aly

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.