Jakarta, analisapublik.id-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa agenda reformasi birokrasi di Indonesia berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik, daya saing bangsa, dan penyediaan layanan pemerintah yang efektif.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Rini menjelaskan bahwa kerangka kerja reformasi Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
”Agenda reformasi Indonesia berfokus pada layanan yang berpusat pada manusia, integritas publik, dan pemerintahan digital,” kata Rini.
Capaian Positif Reformasi
Setelah lebih dari satu dekade, upaya reformasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan hasil signifikan:
- Transformasi Jabatan: Lebih dari 55.000 posisi administratif telah diubah menjadi jabatan fungsional.
- Peringkat E-Government: Peringkat E-Government Indonesia melonjak drastis, dari peringkat 167 menjadi 64.
- Efisiensi Fiskal: Reformasi akuntabilitas berhasil mencegah potensi inefisiensi fiskal yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp128 triliun.
Inovasi juga terlihat pada layanan terpadu yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat:
- Mal Pelayanan Publik (MPP): Sebanyak 296 MPP telah tersebar di seluruh negeri.
- MPP Digital: Portal terpadu MPP Digital sudah diadopsi oleh 199 daerah.
Perkembangan ini bertujuan untuk mengurangi kerumitan administrasi, mempercepat waktu tunggu, dan menjadikan pemerintah lebih hadir dan dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Visi Birokrasi Jangka Panjang 2045
Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan agenda jangka panjang untuk masa depan birokrasi.
”Visi untuk tahun 2045 adalah membangun birokrasi yang mampu memberikan layanan publik yang berorientasi pada ‘kehidupan manusia’ atau layanan yang menyelesaikan masalah masyarakat di setiap tahap kehidupan,” ungkap Rini.
Capaian ini turut terefleksi dalam laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025, di mana Indonesia menunjukkan hasil menggembirakan di bidang pemerintahan digital, integritas publik, dan data, bahkan menjadi salah satu yang terdepan di ASEAN.
Meskipun demikian, Rini mengingatkan agar Indonesia tidak cepat berpuas diri, karena masih banyak aspek yang harus ditingkatkan. Laporan ini dijadikan panduan untuk terus belajar, menyesuaikan diri, dan bergerak maju membangun pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan benar-benar berpusat pada masyarakat.
Dukungan Internasional dan Standar Tata Kelola
Wakil Sekretaris Jenderal OECD, František Ružička, menyatakan bahwa laporan ini memperkuat keahlian global OECD dalam standar pengelolaan publik dan tata kelola, khususnya untuk negara-negara Asia yang sedang dalam proses aksesi OECD, seperti Indonesia.
Ružička menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk memperdalam pengetahuan, perbandingan antar negara, dan saling belajar sektor pemerintahan di Asia-Pasifik.
”OECD mendorong transparansi dan pengawasan dalam tata kelola untuk memastikan sumber daya publik digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025, hasil kerja sama OECD dengan Asian Development Bank (ADB), diharapkan menjadi katalis pembelajaran dan dialog antarnegara untuk peluang kerja sama baru.( wa/ar)
