SURABAYA, analisapublik.id – Di bawah kemilau lampu Grand Empire Palace, Surabaya, aroma komitmen antikorupsi kembali menguar. Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 menjadi panggung bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memamerkan barisan pertahanan integritas mereka, Selasa (16/12/2025).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur tidak ingin sekadar memperingati seremoni. Baginya, pencegahan rasuah di wilayahnya telah bergerak ke arah yang lebih sistematis dan terintegrasi, menjangkau hingga ke level kabupaten dan kota.
“Pemberantasan korupsi bukanlah kerja sunyi individu. Ini adalah gerakan kolektif yang napasnya harus dijaga agar tetap panjang dan berkelanjutan,” ujar Khofifah di hadapan para kepala daerah dan pejabat fungsional.
Menyasar Generasi Z dan Desa
Ada yang berbeda dalam strategi “basmi korupsi” kali ini. Khofifah menyadari bahwa pendekatan konvensional kerap menemui jalan buntu di mata anak muda. Ia pun mendorong pendekatan kreatif lewat platform digital—medan tempur yang paling dekat dengan generasi Z.
Sebagai bentuk konkret, Khofifah memberikan panggung khusus bagi Patriot Muda Integritas Jawa Timur. Kelompok ini didapuk sebagai agen perubahan yang bertugas menyusupkan nilai-nilai kejujuran ke dalam percakapan sehari-hari di masyarakat.
Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Hendro Gunawan, menjelaskan bahwa tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” diterjemahkan ke dalam program yang menyentuh akar rumput. Mulai dari Lomba Desa Antikorupsi, pembentukan penyuluh antikorupsi, hingga penguatan agen pembangunan integritas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Peringatan Dini dari Pusat
Langkah Jawa Timur ini mendapat sorotan dari Jakarta. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Drs. H. Azwan M.Si, memberikan rapor hijau bagi pendekatan kearifan lokal yang diterapkan Jatim. Menurutnya, model kampanye berbasis budaya lokal di Jawa Timur layak menjadi cetak biru nasional.
Namun, Azwan memberikan catatan penting: teknologi dan kampanye saja tidak cukup. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dipertebal sebagai early warning system. “APIP harus menjadi sistem peringatan dini sebelum penyimpangan telanjur menjadi bara yang besar,” tegasnya.
Gayung bersambut, komitmen ini diamini oleh jajaran pemerintah daerah. Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, yang hadir dalam acara tersebut, memandang Hakordia sebagai alarm tahunan untuk meninjau kembali akuntabilitas kinerja aparatur di daerahnya.
“Sistem pengawasan bisa dibuat secanggih apa pun, tapi budaya integritas adalah kunci utamanya. Ketika aparatur berkomitmen, maka kepercayaan publik akan mengikuti dengan sendirinya,” tutur Joko.
Peringatan Hakordia 2025 di Surabaya ini seolah mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru Jawa Timur: bahwa melawan korupsi bukan hanya soal menangkap pelaku, melainkan tentang membangun ekosistem di mana kejujuran menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.
