Kapolda Jatim melarang pungli dan damai di tempat selama Operasi Zebra Semeru 2026 serta mewajibkan evaluasi harian untuk mengawasi petugas.
Surabaya, Analisapublik.id – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono melarang seluruh personel melakukan pungutan liar (pungli) maupun praktik damai di tempat selama Operasi Zebra Semeru 2026 yang berlangsung pada 16–29 November 2026.
Larangan tersebut ditegaskan saat apel gelar pasukan di Mapolda Jatim, Senin 16 November 2026, sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan operasi lalu lintas selama 14 hari.
Dekananto mengingatkan bahwa penegakan hukum di jalan raya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak boleh menjadi kesempatan bagi anggota untuk menyalahgunakan kewenangan.
“Saya tidak ingin ada anggota yang bermain-main di jalan, apalagi melakukan pungli atau damai di tempat. Apabila saya temukan berdasarkan laporan dari masyarakat, saya tidak akan toleransi,” tegasnya.
Kapolda menekankan bahwa integritas personel menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2026.
Menurutnya, perilaku anggota di lapangan dapat direkam masyarakat dan tersebar melalui media sosial sehingga setiap tindakan kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta petugas mengedepankan pendekatan humanis, memberikan teguran secara santun, dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di jalan.
“Tegur dengan santun, bantu yang kesulitan. Ambil hati masyarakat, jangan ambil harta masyarakat,” pesannya.
Selain melarang pungli, Dekananto mewajibkan seluruh jajaran melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan operasi setiap hari.
Hasil evaluasi tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kegiatan, kendala pelaksanaan, serta efektivitas penegakan hukum di lapangan.
Pengawasan operasional juga didukung aplikasi Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi (K3I) yang memungkinkan pelaporan kegiatan secara waktu nyata.
Dekananto menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Zebra Semeru tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya kegiatan maupun jumlah pelanggar yang ditindak.
Menurutnya, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan jumlah korban meninggal dunia dibandingkan pelaksanaan operasi sebelumnya.
Berdasarkan data Polda Jatim, jumlah kecelakaan lalu lintas selama Januari hingga Oktober 2026 meningkat sekitar 19 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Namun, pada periode tersebut, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan tercatat mengalami penurunan sebesar 30 persen.
Perkembangan itu menjadi salah satu dasar kepolisian untuk memperkuat langkah pencegahan kecelakaan sekaligus meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan.
Sebanyak 358 personel Polda Jatim diterjunkan dalam Operasi Zebra Semeru 2026 yang juga dilaksanakan secara serentak oleh jajaran kepolisian di wilayah Jawa Timur.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jatim AKBP Wawan Andi Susanto menjelaskan bahwa penegakan hukum akan diprioritaskan terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian kepolisian adalah pengendara kendaraan bermotor yang melawan arus lalu lintas.
Selain penindakan, petugas juga diarahkan meningkatkan edukasi keselamatan berkendara, langkah pencegahan, dan pemetaan lokasi rawan kecelakaan.
Melalui evaluasi harian dan pengawasan terhadap perilaku personel, Polda Jatim berupaya memastikan operasi tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga memberikan dampak terhadap keselamatan pengguna jalan.
Larangan pungli dan damai di tempat sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas harus ditangani melalui prosedur hukum yang berlaku, bukan melalui kesepakatan pembayaran di luar ketentuan.
Reporter: Bhayu Indarto
Redaktur: Aris Setyoadji
