Polda Jatim menetapkan WNA pemilik restoran di Sidoarjo sebagai tersangka dugaan TPPO terhadap 19 pekerja, termasuk seorang anak.
Surabaya, Analisapublik.id – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur menetapkan warga negara asing (WNA) berinisial FD (57) sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 19 pekerja, termasuk seorang anak, di sebuah restoran kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu 11 November 2026.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa FD merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” ujar Kombes Pol Abast.
Menurut Abast, penyidikan tidak hanya diarahkan untuk mengungkap dugaan tindak pidana, tetapi juga memastikan para korban memperoleh perlindungan dan pemulihan.
“Bagi kami, perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penanganan perkara ini. Karena itu, kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar hak-hak korban, termasuk pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya, dapat terpenuhi,” tambahnya.
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum mengungkapkan bahwa dugaan eksploitasi terhadap para pekerja berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, FD diduga merekrut pekerja melalui media sosial sebelum mengikat mereka dengan perjanjian kerja.
Meski restoran belum beroperasi, para pekerja diduga dipaksa menjalankan pekerjaan dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.
Penyidik mencatat para pekerja memperoleh upah sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
Selain menerima upah tersebut, mereka diduga menghadapi ancaman denda sebesar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.
Dalam pengembangan penyidikan, polisi juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.
Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan identitas, privasi, dan kondisi psikologis para korban.
Sejumlah barang bukti telah diamankan penyidik, meliputi telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, dan dokumen kontrak kerja.
Polda Jatim menyatakan FD dijerat dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan.
Untuk dugaan TPPO, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Menurut kepolisian, ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol Ganis.
Dalam penanganan korban, Polda Jatim berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman dan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan.
Kepolisian juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda untuk mendalami status keimigrasian tersangka FD.
Ganis turut mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang berpotensi mengandung unsur eksploitasi, termasuk tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming penghasilan tinggi.
“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja diluar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.
Hingga perkara ini memasuki tahap penyidikan, FD masih berstatus tersangka dan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya harus dibuktikan melalui proses hukum.
Reporter: Bhayu Indarto
Redaktur: Aris Setyoadji
