Pemerintahan

Paripurna Perubahan APBD Ponorogo Molor 4 Jam, Kuorum Jadi Sorotan

1457
×

Paripurna Perubahan APBD Ponorogo Molor 4 Jam, Kuorum Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini

PONOROGO, analisapublik.id | Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo dengan agenda pembahasan Perubahan APBD 2026 molor lebih dari empat jam, Senin (21/9/2026). Agenda yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB baru dapat berlangsung sekitar pukul 13.10 WIB karena jumlah anggota DPRD yang hadir belum memenuhi kuorum.

Dari total 45 anggota DPRD Ponorogo, pada awalnya tercatat 22 anggota hadir. Rapat kemudian mengalami dua kali penundaan. Setelah jumlah kehadiran bertambah menjadi 23 anggota, paripurna akhirnya dapat dilanjutkan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita bersama jajaran eksekutif telah berada di lokasi dan menunggu dimulainya rapat.

Anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi PDI Perjuangan, Relelyanda Solekha Wijayanti, menyebut ketidakhadirannya sebagai bagian dari sikap politik. Ia juga menyinggung pentingnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif serta menegaskan posisi DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah daerah.

Sementara itu, Lisdyarita menyatakan tidak terdapat persoalan serius. Ia menekankan bahwa pembahasan Perubahan APBD harus segera diselesaikan karena memiliki batas waktu.

Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyebut adanya kemungkinan sebagian anggota menganggap agenda tersebut sebagai rapat lanjutan sehingga kehadiran masing-masing fraksi dianggap telah terwakili.

Molornya rapat paripurna selama sekitar empat jam menjadi perhatian karena Perubahan APBD menyangkut kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang berkaitan dengan program pembangunan, infrastruktur hingga pelayanan publik.

Karena itu, keterbukaan mengenai alasan ketidakhadiran anggota DPRD maupun dinamika komunikasi antara legislatif dan eksekutif penting diketahui publik.

Setelah kuorum terpenuhi, rapat paripurna akhirnya dilanjutkan.

Namun, keterlambatan tersebut tetap menjadi catatan karena agenda yang dibahas berkaitan langsung dengan kebijakan penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat.

Reporter: Hari Santoso
Editor: Rijen Senario

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.