SURABAYA, analisapublik.id — Musyawarah Nasional III Badan Pimpinan Nasional Asosiasi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (BPN APTAKSINDO) dan Perkumpulan Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (BPN PERJASI) 2026 di Surabaya menetapkan kepengurusan baru periode 2026-2031 sekaligus menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat ekosistem jasa konstruksi nasional.
Munas yang berlangsung di Hotel Leedon & Suites, Surabaya, Rabu-Kamis, 12-13 Agustus 2026, mengusung tema “Bersatu Berkarya Membangun Negeri”. Forum tersebut dihadiri unsur pendiri, pembina, pertimbangan, pengurus asosiasi, LPJK, pemerintah daerah, Kadin Jawa Timur, akademisi, serta pelaku jasa konstruksi.
Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, mengatakan forum lima tahunan itu menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penajaman program kerja. Menurutnya, APTAKSINDO dan PERJASI ingin memperkuat kontribusi tenaga ahli, tenaga terampil, serta badan usaha konstruksi dalam pembangunan nasional.
Munas membahas empat agenda utama, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, penyempurnaan AD/ART, perumusan program kerja dan rekomendasi organisasi, serta pemilihan kepengurusan baru.
Dalam proses pemilihan, Husin Hasan Ali ditetapkan sebagai Ketua Umum BPN APTAKSINDO periode 2026-2031. Sementara H. Ir. Supai M Noor terpilih sebagai Ketua Umum BPN PERJASI untuk periode yang sama.
Salah satu rekomendasi utama Munas adalah desakan kepada LPJK Pusat agar memperkuat kembali fungsi asosiasi dalam pembinaan anggota. Menurut Syarifudin, asosiasi berada paling dekat dengan kondisi lapangan sehingga memiliki peran penting dalam peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan tata kelola jasa konstruksi.
Selain itu, Munas menyoroti tiga isu strategis dari Jawa Timur, yakni kenaikan harga material pokok seperti semen, aspal, dan BBM, perlunya penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri nasional agar lebih sesuai kondisi lapangan, serta penguatan dukungan bagi UMKM konstruksi agar mampu naik kelas dan bersaing dalam proyek pemerintah.
Syarifudin menilai persoalan biaya material dan ketidaksesuaian HPS dengan kondisi pasar dapat menekan pelaku usaha, terutama penyedia jasa berskala kecil dan menengah. Karena itu, aspirasi tersebut akan dibawa sebagai bagian dari rekomendasi kepada pemerintah pusat agar kebijakan pengadaan dan pembangunan lebih responsif terhadap dinamika lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas asosiasi dalam mendampingi anggota, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, kepatuhan terhadap regulasi, hingga pengembangan tata kelola perusahaan. Penguatan tersebut diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus meningkatkan mutu pelaksanaan proyek konstruksi di berbagai daerah secara berkelanjutan, profesional, transparan, dan akuntabel.
APTAKSINDO juga merencanakan kerja sama dengan BNSP dan LSP di bidang pertambangan galian C untuk memperkuat sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
Panitia berharap hasil Munas tidak berhenti pada pergantian kepengurusan, tetapi diterjemahkan menjadi program nyata, penguatan SDM, serta rekomendasi kebijakan yang mampu mendorong industri konstruksi lebih sehat, kompetitif, dan berintegritas.
caption : Munas III BPN APTAKSINDO & PERJASI 2026 di Hotel Leedon & Suites, Surabaya, 12–13 Agustus 2026
Reporter : Much Rizqy
