Oleh: Abdul Rasyid
Analisapublik.id – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Pembukaan Musyawarah Nasional XVIII HIPMI 2026 di Bandar Lampung yang menyebut Indonesia telah bergerak ke arah yang kurang tepat sejak era 1990-an layak menjadi bahan refleksi serius bagi seluruh bangsa. Pernyataan tersebut bukan sekadar komentar politik biasa. Ia datang dari seorang kepala negara yang kini memegang mandat tertinggi untuk menentukan arah masa depan Indonesia.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: jika Indonesia memang telah salah arah selama lebih dari tiga dekade, siapa yang harus bertanggung jawab atas keadaan tersebut? Apakah kesalahan itu sepenuhnya berada pada rezim-rezim sebelumnya, atau justru merupakan akumulasi dari kegagalan kolektif seluruh elite politik yang selama ini ikut menikmati, mendukung, bahkan menjadi bagian dari sistem yang kini dikritik?
Di sinilah letak persoalan yang perlu dibedah secara jernih.
Dalam demokrasi, kritik terhadap masa lalu adalah hal yang sah. Bahkan seorang pemimpin memiliki kewajiban moral untuk mengidentifikasi kesalahan agar tidak terulang kembali. Namun kritik akan memiliki bobot moral yang lebih kuat apabila disertai keberanian untuk mengakui bahwa hampir seluruh elite nasional, termasuk mereka yang kini berada dalam lingkaran kekuasaan, pernah mengambil bagian dalam perjalanan sejarah tersebut.
Tidak ada satu pun periode pemerintahan yang sepenuhnya gagal. Sebaliknya, tidak ada pula pemerintahan yang sepenuhnya berhasil. Setiap era memiliki kontribusi sekaligus kekurangannya masing-masing.
Era Orde Baru membangun fondasi stabilitas dan infrastruktur dasar, tetapi menyisakan persoalan demokrasi dan sentralisasi kekuasaan. Era Reformasi membuka ruang kebebasan politik yang luas, namun juga menghadapi tantangan korupsi, oligarki ekonomi, serta ketimpangan pembangunan. Pemerintahan demi pemerintahan datang membawa janji perubahan, tetapi sebagian persoalan mendasar bangsa tetap bertahan hingga hari ini.
Karena itu, ketika seorang presiden menyatakan Indonesia pernah salah arah, publik berhak bertanya lebih jauh: salah arah dalam aspek apa?
Apakah yang dimaksud adalah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi? Ketergantungan terhadap impor pangan dan energi? Lemahnya kualitas pendidikan nasional? Rendahnya daya saing industri? Atau semakin kuatnya dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam struktur ekonomi dan politik nasional?
Tanpa penjelasan yang konkret, istilah “salah arah” berisiko menjadi slogan politik yang mudah mendapatkan tepuk tangan, tetapi sulit diterjemahkan menjadi ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi publik.
Bangsa ini tidak membutuhkan narasi yang hanya menjelaskan siapa yang salah. Bangsa ini membutuhkan arah yang jelas tentang bagaimana memperbaikinya.
Di sinilah ujian terbesar kepemimpinan Presiden Prabowo dimulai.
Rakyat tidak akan mengingat berapa kali seorang pemimpin mengkritik masa lalu. Rakyat akan mengingat apakah harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, apakah lapangan pekerjaan semakin terbuka, apakah pendidikan semakin berkualitas, apakah hukum semakin adil, dan apakah kesejahteraan semakin merata.
Sejarah selalu menunjukkan bahwa pemimpin besar tidak diukur dari kemampuannya menjelaskan kesalahan pendahulunya. Pemimpin besar diukur dari keberhasilannya menghadirkan solusi yang tidak mampu diwujudkan oleh generasi sebelumnya.
Dalam budaya Jawa terdapat falsafah *mikul duwur mendem jero*, yaitu menjunjung tinggi kehormatan para pendahulu sembari menyimpan kekurangan mereka secara bijaksana. Filosofi ini bukan berarti menutup-nutupi kesalahan sejarah, melainkan mengajarkan bahwa kritik harus dilakukan tanpa merusak persatuan dan martabat bangsa.
Pemimpin yang arif memahami bahwa sejarah bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipelajari. Masa lalu bukan medan pertempuran politik yang tak berujung, melainkan sumber pelajaran bagi perbaikan masa depan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hidup di masa lalu. Rakyat hidup pada hari ini dan menaruh harapan pada masa depan.
Karena itu, yang lebih penting dari perdebatan mengenai apakah Indonesia salah arah sejak 1990-an adalah apakah Indonesia kini benar-benar bergerak menuju arah yang lebih baik.
Apakah korupsi semakin berkurang? Apakah kemiskinan semakin menurun? Apakah ketimpangan semakin mengecil? Apakah hukum semakin berpihak kepada keadilan? Apakah negara semakin hadir melindungi rakyat kecil?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sesungguhnya akan menentukan penilaian sejarah terhadap pemerintahan saat ini.
Demokrasi tidak pernah meminta seorang pemimpin untuk sempurna. Demokrasi hanya meminta pemimpin bertanggung jawab atas mandat yang telah diberikan rakyat.
Jika masa lalu dianggap salah arah, maka masa kini harus mampu menunjukkan arah yang benar. Jika masa lalu dianggap gagal, maka masa kini wajib menghadirkan keberhasilan yang nyata. Sebab legitimasi politik tidak dibangun melalui kritik terhadap sejarah, melainkan melalui hasil yang dirasakan rakyat.
Sejarah akan mencatat bukan siapa yang paling keras mengkritik masa lalu, melainkan siapa yang paling berhasil memperbaiki masa depan.
Penulis: Abdul Rasyid
Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan Kebudayaan.
