SURABAYA, analisapublik.id | Situasi fiskal nasional tahun 2026 dinilai memasuki fase yang patut diwaspadai. Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) menyoroti tiga tekanan besar yang dinilai saling berkaitan dan berpotensi memengaruhi pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial.
Ketiga tekanan tersebut meliputi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp335 triliun, serta meningkatnya kasus keracunan pelajar yang diduga terkait implementasi program tersebut di berbagai daerah.
Ketua Umum LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, dalam rilis media yang diterima redaksi, Minggu (17/5/2026), menyatakan kondisi fiskal nasional saat ini perlu mendapatkan pengawasan ketat agar tidak berdampak terhadap pelayanan publik dan keberlanjutan keuangan negara.
Menurut LPKAN, berdasarkan data April hingga Mei 2026, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.100 hingga Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan harga sejumlah komponen strategis yang menopang layanan dasar masyarakat.
Komponen tersebut antara lain obat-obatan dan alat kesehatan, bahan pangan impor seperti gandum, pupuk dan pestisida, bahan bakar minyak, suku cadang logistik, hingga kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Ali menilai apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan penguatan ekspor nasional dan pengendalian impor, tekanan terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat diperkirakan akan semakin terasa pada semester kedua 2026.
Menurutnya, kelompok masyarakat pedesaan berpotensi menjadi pihak yang paling awal merasakan dampaknya. Kenaikan harga pupuk, biaya distribusi, dan logistik dapat mengganggu keberlangsungan layanan Posyandu, sekolah desa, hingga produktivitas petani kecil.
LPKAN juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang pada APBN 2026 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun atau sekitar 43,56 persen dari total anggaran pendidikan nasional sebesar Rp769,1 triliun.
Angka tersebut meningkat hampir lima kali lipat dibanding alokasi awal tahun 2025 yang berada di angka Rp71 triliun.
Dalam kajiannya, LPKAN menemukan sedikitnya tiga persoalan utama dalam implementasi MBG.
Pertama, kesiapan operasional di lapangan dinilai belum merata. Target produksi 3.000 porsi per hari untuk setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai melampaui kapasitas banyak unit yang baru dibentuk.
Kedua, porsi anggaran yang sangat besar dinilai berpotensi menimbulkan crowding out terhadap program prioritas lain, seperti tunjangan guru, rehabilitasi sekolah, pengadaan obat rumah sakit daerah, hingga program ketahanan pangan berbasis desa.
Ketiga, aspek akuntabilitas penggunaan anggaran dinilai harus diperkuat agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain persoalan anggaran, LPKAN juga menyoroti data jaringan pemantau pendidikan yang mencatat sebanyak 33.626 pelajar mengalami keracunan yang diduga berkaitan dengan program MBG sejak Januari 2025 hingga 7 April 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.523 kasus terjadi hanya dalam periode Januari hingga April 2026 dan tersebar di 31 provinsi.
LPKAN menilai apabila kasus serupa terus berulang, maka kondisi tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai insiden sporadis, melainkan indikasi lemahnya pengawasan keamanan pangan, kontrol kualitas distribusi, serta standar higienitas dalam pelaksanaan program.
Ali menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi keselamatan peserta didik sekaligus memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan secara efektif tanpa menimbulkan risiko sosial baru.
LPKAN juga mengingatkan bahwa anggaran MBG sebesar Rp335 triliun berpotensi memicu tekanan fiskal tambahan apabila tidak dikawal secara ketat, terutama di tengah kondisi APBN 2026 yang telah mencatat defisit sebesar Rp689,1 triliun.
Pelemahan rupiah, menurut kajian lembaga tersebut, juga berpotensi meningkatkan beban bunga utang luar negeri negara hingga Rp6–8 triliun per tahun.
Sebagai langkah mitigasi, LPKAN merekomendasikan pemerintah melakukan audit investigatif nasional terhadap pelaksanaan MBG, moratorium selektif di wilayah yang belum memenuhi standar sanitasi dan logistik, publikasi triwulan realisasi anggaran, pembentukan dashboard nasional kasus keracunan, penguatan cadangan obat dan pangan, serta pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan APBN maupun APBD.
“Akuntabilitas bukan sekadar laporan administrasi. Negara wajib menjaga keselamatan rakyat dan keberlanjutan fiskal nasional. Program besar tanpa pengawasan kuat justru dapat berubah menjadi beban sosial dan krisis kepercayaan publik,” tegas Ali dalam keterangannya.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Sumber: analisapublik.id
