JAKARTA, analisapublik.id | Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap hasil pembaruan data permukiman di wilayah Daerah Khusus Jakarta melalui metode kalibrasi citra satelit yang dipadukan dengan verifikasi lapangan (ground check). Dari hasil pembaruan tersebut, sebanyak 211 Rukun Warga (RW) atau sekitar 7,68 persen dari total wilayah permukiman di Jakarta teridentifikasi masuk kategori kawasan kumuh.
Temuan tersebut disampaikan dalam agenda pembahasan penguatan statistik lingkungan yang digelar di Jakarta pada 6 Mei 2026, melibatkan Kepala BPS RI, Wakil Kepala BPS RI, serta Gubernur Daerah Khusus Jakarta.
BPS menjelaskan, pendataan ulang dilakukan untuk meningkatkan akurasi basis data permukiman perkotaan sekaligus mendukung kebijakan pembangunan berbasis data spasial yang lebih presisi. Proses kalibrasi dilakukan dengan menggabungkan teknologi citra satelit, analisis spasial, serta pengecekan langsung di lapangan.
Hasil verifikasi menunjukkan jumlah kawasan kumuh meningkat dari pendataan awal yang mencatat 208 RW, setelah ditemukan tambahan 23 RT yang memenuhi indikator kekumuhan. Meski demikian, BPS menyebut mayoritas kawasan yang teridentifikasi berada pada kategori kumuh sangat ringan, dan tidak ditemukan lagi wilayah dengan kategori kumuh berat.
Secara geografis, kawasan kumuh terbanyak ditemukan di wilayah Jakarta Barat, disusul Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Sementara itu, lebih dari 2.500 RW lainnya telah diverifikasi dan dinyatakan tidak masuk kategori kumuh.
Dari total 2.749 RW yang ada di Jakarta, tahap awal verifikasi difokuskan pada 845 RW yang dinilai memerlukan pengecekan lebih lanjut. Dalam proses identifikasi, BPS menggunakan sedikitnya 11 indikator utama, mulai dari kepadatan bangunan, pola permukiman tidak beraturan, kualitas lingkungan, hingga akses terhadap sarana dasar.
Selain pemetaan kawasan permukiman, BPS bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membahas penguatan statistik lingkungan, termasuk pengukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pemanfaatan citra satelit dan analisis spasial untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
BPS juga tengah menyiapkan dashboard digital pemantauan kawasan hingga tingkat RT dan RW agar proses intervensi kebijakan, penanganan kawasan kumuh, serta perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.
Reporter: Rijen Senario
Editor: Respati
Sumber: UPT PPD Magetan
