Tulungagung, analisapublik.id — Dampak operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tulungagung memicu respons cepat pemerintah pusat. Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), langkah pengamanan langsung dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu, Rabu (15/04/2026).
Instruksi tersebut diberikan di tengah kekhawatiran terganggunya stabilitas birokrasi daerah akibat proses hukum yang tengah berlangsung. Pemerintah pusat menegaskan seluruh fungsi pemerintahan wajib tetap berjalan normal agar hak masyarakat atas layanan publik tetap terpenuhi.
Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Efrimeiriza, menyatakan kehadirannya di Tulungagung merupakan mandat langsung dari Menteri Dalam Negeri untuk mengawal proses transisi pemerintahan.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Prajamukti pada Selasa (14/4/2026), Kemendagri memaparkan empat langkah utama mitigasi pasca-OTT. Pertama, memastikan keberlangsungan pemerintahan agar seluruh administrasi tetap berjalan sesuai regulasi. Kedua, menjaga kualitas pelayanan publik agar masyarakat tidak mengalami hambatan dalam mengakses layanan.
Ketiga, dilakukan evaluasi menyeluruh sebagai langkah pencegahan agar praktik korupsi tidak kembali terulang. Keempat, fokus pada pemulihan moral dan motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar kinerja birokrasi tetap optimal di tengah tekanan situasi.
“Setiap peristiwa OTT menjadi atensi serius Bapak Menteri. Meski pencegahan terus dilakukan, kunci utamanya tetap berada pada integritas pribadi kepala daerah,” ujar Efrimeiriza.
Kemendagri juga menegaskan bahwa kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah tetap dibatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Plt tidak diperkenankan melakukan rotasi maupun pengisian jabatan tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Masa jabatan Plt berlaku paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang hingga adanya putusan hukum tetap terhadap kepala daerah definitif.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung, Ahmad Baharuddin, memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan meskipun sebagian kantor masih dalam proses penyegelan oleh penyidik KPK.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian lokasi kerja guna menjaga kelangsungan layanan. Sejumlah pelayanan administrasi sementara dialihkan ke kantor Wakil Bupati serta ruang alternatif lainnya hingga akses terhadap gedung utama kembali dibuka.
Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulungagung telah menyatakan komitmen untuk mendukung kepemimpinan Plt Bupati selama masa transisi pemerintahan.
“Fokus utama kami adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti. Seluruh staf tetap bekerja seperti biasa meskipun terdapat keterbatasan akses ruangan,” tegas Ahmad Baharuddin.
Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas birokrasi sekaligus mempertahankan kepercayaan publik di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Dok: analisapublik.id
Reporter: Endi S
Editor: Respati
