SURABAYA — analisapublik.id | Penguatan ekonomi berbasis komunitas kembali diuji melalui implementasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Surabaya. Program ini hadir bukan sekadar sebagai kanal distribusi kebutuhan pokok, tetapi sebagai strategi intervensi langsung untuk menekan gejolak harga sekaligus memperluas ruang hidup bagi pelaku usaha kecil di tingkat akar rumput.
Sebanyak 153 unit koperasi mulai dioperasikan secara bertahap sejak September hingga Oktober 2025. Pemerintah kota memposisikan koperasi ini sebagai simpul ekonomi baru: menghubungkan produsen kecil, distribusi barang, hingga konsumsi warga dalam satu ekosistem yang lebih ringkas dan terkendali.
Di sejumlah wilayah seperti Semolowaru, Ketabang, Dukuh Pakis, hingga Kutisari, koperasi telah menjalankan fungsi dasarnya sebagai penyedia kebutuhan pokok harian. Skema distribusi yang dipangkas membuat harga barang relatif lebih terjangkau dibandingkan jalur pasar konvensional. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai alat stabilisasi harga berbasis komunitas—sebuah pendekatan yang selama ini jarang disentuh secara serius dalam kebijakan ekonomi perkotaan
Program ini tidak berdiri sendiri. Ia berakar pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menekankan percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Arah kebijakan ini jelas: membangun kemandirian ekonomi dari bawah, mengurangi ketergantungan terhadap rantai distribusi panjang yang selama ini menjadi salah satu faktor pemicu inflasi harga kebutuhan pokok.
Namun, di balik desain kebijakan yang progresif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada aspek operasional. Ketersediaan barang, manajemen koperasi, dan konsistensi harga menjadi variabel krusial yang tidak bisa diabaikan. Tanpa pengelolaan yang profesional, koperasi berpotensi hanya menjadi proyek administratif tanpa dampak ekonomi yang signifikan.
Lebih jauh, koperasi juga menghadapi kompetisi langsung dengan ritel modern. Minimarket dan jaringan distribusi besar telah lebih dahulu memiliki keunggulan pada sistem logistik, efisiensi, serta kenyamanan layanan. Dalam situasi ini, koperasi dituntut tidak hanya murah, tetapi juga adaptif dan terpercaya.
Meski demikian, nilai strategis KKMP tetap terletak pada kemampuannya menjaga sirkulasi ekonomi lokal. Ketika warga membeli dari koperasi, uang tidak keluar dari lingkungan, melainkan berputar di dalam komunitas itu sendiri. Efek bergandanya tidak hanya pada daya beli, tetapi juga pada keberlanjutan usaha kecil yang selama ini rentan tersingkir oleh sistem pasar yang lebih besar.
Dengan kata lain, KKMP adalah eksperimen ekonomi berbasis solidaritas sosial. Ia akan berhasil jika dikelola sebagai sistem ekonomi nyata, bukan sekadar program simbolik. Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang terus berulang, koperasi semacam ini berpotensi menjadi penyangga—asal dijalankan dengan disiplin, transparansi, dan konsistensi.
Opini ini menegaskan satu hal:
membangun ekonomi dari bawah bukan hanya soal menghadirkan lembaga, tetapi memastikan lembaga tersebut hidup, dipercaya, dan benar-benar bekerja untuk warga.
Penulis:
Supardi, SE.
