JAKARTA – analisapublik.id | Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan proses audit atas potensi kerugian negara yang sempat mendekati Rp3 triliun di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia terus diperkuat. Di tengah penataan internal tersebut, dua pejabat eselon I resmi mengundurkan diri.
Dua pejabat itu adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro dan Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana. Pengunduran diri dilakukan setelah rangkaian evaluasi internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2025 berjalan.
Dody menjelaskan, surat pertama BPK diterima Januari 2025. Auditor negara mencatat potensi kerugian keuangan hampir Rp3 triliun. Temuan bersumber dari sejumlah pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga dan pengelolaan program pada beberapa satuan kerja.
Ia langsung memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal mengambil langkah cepat. Seluruh rekomendasi dipetakan. Satuan kerja diminta menyerahkan klarifikasi rinci. Dokumen kontrak, progres fisik, dan bukti pembayaran diverifikasi ulang. Target penyelesaian awal ditetapkan Juni 2025.
Hingga batas waktu tersebut, tidak semua rekomendasi tuntas. Pada Agustus 2025, BPK mengirim surat lanjutan. Nilai potensi kerugian turun menjadi sekitar Rp1 triliun setelah sebagian kewajiban ditindaklanjuti dan dilakukan koreksi administratif. Penurunan angka menunjukkan adanya pengembalian dan penyesuaian, namun masih menyisakan beban yang harus diselesaikan.
Dody menyebut persoalan ini sebagai warisan yang wajib dibereskan secara sistematis. Ia mengaku menerima pesan tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh di internal kementerian. Audit ditempatkan sebagai instrumen koreksi dan penguatan tata kelola.
Sebagai respons, Inspektorat Jenderal membentuk tim khusus yang dikenal sebagai tim lidi bersih. Tim diperkuat tiga personel dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar aspek hukum berjalan seiring audit administratif. Komite Audit diaktifkan kembali. Majelis ad hoc dibentuk untuk mempercepat penanganan per kasus. Tim serupa juga dibentuk di tingkat satuan kerja.
Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian volume pekerjaan, mutu konstruksi, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat pengembalian potensi kerugian dan memperjelas tanggung jawab pihak ketiga.
Memasuki kuartal ketiga 2025, kementerian juga mengejar target penyerapan anggaran di atas 95 persen agar program prioritas tetap berjalan. Pada kuartal keempat, fokus dialihkan pada penyelesaian sisa potensi kerugian sekitar Rp1 triliun agar tidak menjadi beban tahun anggaran berikutnya.
Pengunduran diri dua direktur jenderal diproses melalui mekanisme administratif resmi. Dody memastikan roda organisasi tetap berjalan dan proyek strategis nasional tidak terhambat.
Penguatan audit ini menjadi ujian konsistensi reformasi tata kelola sektor infrastruktur. Kementerian PU mengelola anggaran besar untuk proyek jalan, jembatan, irigasi, hingga sistem air minum. Setiap deviasi administrasi berdampak langsung pada kepercayaan publik.
Dody menegaskan seluruh rekomendasi BPK wajib dituntaskan. Audit yang menguat harus diikuti pengembalian kerugian dan perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak terulang.
Sumber: Keterangan Menteri Pekerjaan Umum dan hasil pemeriksaan BPK.
Dok: Foto istimewa
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
