Ekbis

Bupati Gatut Sunu Wibowo Tegaskan Isi Ratusan Kursi Kepsek di Tulungagung “Nol Rupiah” ​

293
×

Bupati Gatut Sunu Wibowo Tegaskan Isi Ratusan Kursi Kepsek di Tulungagung “Nol Rupiah” ​

Sebarkan artikel ini

ANALISA PUBLIK.id ! Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan akan segera mengisi Ratusan Kursi Kepala Sekolah (Kepsek) yang kosong dengan jaminan mutlak Bebas Mahar, Genderang perang terhadap Para Makelar Jabatan ditabuh keras oleh Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E.,M.M., tidak main-main dalam proses seleksi ni,

Bupati Gatut Sunu juga mengatakan, Pemkab Tulungagung menggandeng Polres Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung untuk memelototi setiap tahapan guna memberangus oknum yang mencoba bermain api,” tegasnya.

​Bupati: “Ada yang Minta Imbalan? Lapor !!”

​Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi transaksi Jabatan dalam masa kepemimpinannya.

Langkah menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan bukti nyata untuk melindungi Guru dari rayuan maut pyara myakelar jyabatan yang sering mengatasnamakan Bupati,” terangnya.

​“Kami pastikan tidak ada mahar. Jika ada pihak yang mengaku utusan saya dan meminta imbalan, itu bohong!
Segera laporkan, akan kami proses secara hukum,” tegas Gatut Sunu Wibowo di hadapan awak media, pada Jumat (06/02/2026).

​127 Kursi Kosong Menanti Sosok Berintegritas
​Krisis kepemimpinan di Sekolah-sekolah Tulungagung memang cukup mendesak.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Sukowinarno, membeberkan fakta bahwa saat ini terdapat 127 posisi Kepala Sekolah (Kepsek) yang lowong, ditambah 12 orang yang akan pensiun pada Februari ini.

​Meski target pengisian dipatok selesai pada Maret 2026, tantangan besar membentang. Pasalnya, dari ratusan calon, baru 17 Guru yang dinyatakan lulus Diklat dan bersertifikat sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.

​“Kami akan lakukan seleksi administrasi dan pendataan ketat. Prinsipnya, semua harus sesuai aturan dan tanpa pungutan sepeser pun,” jelas Sukowinarno.

​Pesan untuk Calon Kepsek
​Langkah berani ini diharapkan menjadi titik balik bagi Dunia Pendidikan di Kota Marmer. Dengan hilangnya praktik “beli kursi”, diharapkan Kepala Sekolah yang terpilih benar-benar mereka yang memiliki dedikasi dan kualitas, bukan mereka yang memiliki “isi dompet” tebal,” pungkasnya. ( Endi S )

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.