SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi mengalokasikan tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp43 miliar pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi pilar utama dalam prioritas pembangunan daerah. Ia menegaskan, target besar pemerintah pada tahun ini adalah menghapus hambatan bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan.
“Target Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada 2026 adalah memastikan seluruh anak dapat mengakses pendidikan dan bersekolah tanpa terkecuali,” ujar Nurul Azizah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/1/2026).
Nurul menjelaskan, komitmen peningkatan anggaran ini sejalan dengan tren positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data terbaru, IPM Bojonegoro melonjak sebesar 1,3 poin. Sektor pendidikan disebut menjadi salah satu kontributor utama dalam kenaikan angka tersebut.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak ingin berpuas diri. Nurul menekankan bahwa pertumbuhan anggaran dan kenaikan IPM harus berdampak langsung pada penurunan angka anak tidak sekolah (ATS).
Berdasarkan pemetaan pemerintah daerah, saat ini masih tercatat sekitar 4.123 anak di Bojonegoro yang belum mengenyam pendidikan secara formal. Ribuan anak tersebut kini menjadi fokus utama intervensi kebijakan agar dapat kembali ke bangku sekolah.
Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Bojonegoro terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui berbagai strategi taktis. Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan anak putus sekolah, tetapi juga meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Bojonegoro secara jangka panjang.
“Melalui sinergi ini, kami memperkuat langkah konkret agar target seluruh anak bersekolah pada tahun 2026 dapat terealisasi sepenuhnya,” pungkas Nurul.
