SURABAYA, analisapublik.id – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) secara simbolis kepada 91 warga penyintas erupsi Semeru, disertai pemberian paket sembako, di SMP Negeri 2 Pronojiwo, Rabu (3/12/2025). Penyaluran bantuan ini dilakukan di tengah penegasan dari pemerintah daerah mengenai status kebencanaan dan relokasi warga.
Indah menjelaskan, meskipun masa tanggap darurat telah berakhir seiring penurunan status Gunung Semeru menjadi Level III (Siaga), kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga.
“Status memang turun satu level, tetapi Semeru masih berada di Level III atau siaga. Artinya, kondisi belum sepenuhnya aman. Saya minta masyarakat tetap waspada dan tidak lengah,” tegas Indah, yang akrab disapa Bunda Indah.
Fokus Relokasi dan Dukungan Sementara
Dengan berakhirnya masa tanggap darurat, pemerintah pusat menegaskan bahwa lokasi penampungan sementara (shelter) tidak lagi dapat digunakan sebagai tempat pengungsian. Keputusan ini mendorong warga yang telah memperoleh hunian tetap (huntap) untuk segera menempati rumah yang disiapkan di Desa Sumbermujur.
Bagi 91 warga yang belum memperoleh hunian tetap, DTH disalurkan sebagai dukungan sementara untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
“Warga yang belum mendapatkan hunian tetap untuk sementara tinggal bersama keluarga. Pemerintah memberikan Dana Tunggu Hunian untuk membantu kebutuhan selama masa menunggu,” ujar Bunda Indah.
Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan bahwa seluruh penerima manfaat telah melalui proses pendataan yang akurat dan cermat oleh BPBD Kabupaten Lumajang untuk menjamin bantuan tersalurkan tepat sasaran sesuai fakta di lapangan.
Dukungan Moral di Tengah Proses Pemulihan
Selain fungsi administratif penyaluran bantuan, Bunda Indah juga menyampaikan dukungan moral bagi warga yang tengah menjalani proses pemulihan pascabencana.
“Kami memahami situasi ini tidak mudah. Saya mohon warga bersabar. Insyaallah Allah SWT akan memberikan kemudahan dan rezeki bagi panjenengan semua. Pemerintah Kabupaten Lumajang akan terus mengawal dan mendampingi warga penyintas erupsi Semeru,” tuturnya.
Penyaluran DTH ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir tidak hanya sebagai pelaksana fungsi administratif, tetapi juga sebagai pendamping nyata bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemulihan sosial dan ekonomi pascaerupsi untuk memastikan warga mendapatkan dukungan holistik, tidak hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga keberlangsungan hidup sehari-hari.
(Res)
