Kediri, analisapublik.id – Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menunjukkan komitmennya terhadap sektor pendidikan dengan mengangkat sebanyak 1.585 guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada akhir tahun 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamad Muhsin, menegaskan bahwa pendidikan merupakan program prioritas utama di Kabupaten Kediri, dengan fokus khusus pada peningkatan kesejahteraan guru.
”Sebagai bentuk perhatian Mas Bupati (Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana), tahun ini akan ada pengangkatan guru PPPK paruh waktu,” kata Muhsin di Kediri, Selasa.
Anggaran Besar untuk Insentif dan Kesejahteraan
Perhatian Pemkab Kediri diberikan kepada guru honorer dari jenjang taman posyandu (tapos) hingga sekolah menengah pertama (SMP), termasuk kepada tenaga kependidikan.
Untuk mendukung kesejahteraan mereka, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran sekitar Rp24 miliar pada tahun 2025 untuk pemberian insentif kepada 9.656 penerima manfaat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kediri, Noor Rokhayati, menambahkan bahwa proses pengangkatan guru paruh waktu ini sedang dalam tahap penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), dan Surat Keputusan (SK) diharapkan dapat diserahkan pada bulan Desember.
Peran Guru dalam Pencegahan Perundungan dan Penekanan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)
Pada momen Hari Guru, Muhsin berharap para guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas.
Ia juga menekankan bahwa tugas guru saat ini semakin besar, termasuk:
- Mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah.
- Menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kediri.
Pemkab Kediri mencatat keberhasilan signifikan dalam menekan angka ATS. Dari hampir 12.000 anak tidak sekolah pada tahun 2024, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 5.027 anak pada awal Mei 2025.
Penurunan angka ATS ini merupakan komitmen Pemkab Kediri sesuai instruksi Bupati Hanindhito, sekaligus sebagai upaya strategis untuk menekan kemiskinan ekstrem yang salah satu indikasinya adalah anak putus sekolah. Pemkab Kediri menargetkan kemiskinan ekstrem dapat hilang dalam lima tahun ke depan. ( wa/an)
