JAKARTA, analisapublik.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menetapkan status bencana nasional terhadap rentetan bencana yang menerjang tiga provinsi di awal tahun 2026. Meski demikian, Prabowo menjamin penanganan di lapangan tetap dilakukan secara masif, menyeluruh, dan terukur.
Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa kapasitas dan sumber daya negara saat ini masih sangat mumpuni untuk mengatasi dampak bencana tanpa harus menaikkan status menjadi skala nasional.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi ini. Jadi, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” tegas Prabowo dalam rapat terbatas usai meninjau hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
Kabinet ‘Turun Gunung’ secara Paralel
Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk tidak sekadar memantau dari balik meja. Ia menyebut penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak dengan mengerahkan kekuatan penuh kementerian.
“Dari seluruh kabinet, hari ini ada beberapa menteri di Aceh Utara, 10 menteri di Aceh, dan beberapa lainnya di berbagai daerah terdampak. Kita masih menghadapi tantangan di kabupaten-kabupaten lain di beberapa provinsi,” jelas sang Presiden.
Selain alokasi anggaran yang besar, pengerahan menteri-menteri ke titik krusial ini dimaksudkan agar koordinasi di lapangan tidak mengalami hambatan birokrasi yang berbelit.
Membuka Kran Bantuan Diaspora
Menariknya, dalam penanganan kali ini, Presiden Prabowo secara terbuka mengundang partisipasi dari masyarakat luas, komunitas, hingga diaspora Indonesia di luar negeri untuk turut tangan dalam proses pemulihan. Namun, ia memberikan catatan tebal: transparansi.
“Saya sampaikan kepada pihak yang ingin menyumbang, silakan. Buat surat resmi, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat agar bantuan tersalurkan dengan tepat,” ujarnya.
Prabowo menekankan pemerintah tidak akan menolak uluran tangan pihak manapun selama niatnya ikhlas dan mengikuti prosedur yang tertib guna meringankan beban rakyat.
Prioritas Layanan Dasar: Pendidikan dan Kesehatan
Di akhir arahannya, Presiden memberikan mandat khusus kepada kementerian terkait untuk memprioritaskan pemulihan layanan dasar. Baginya, roda kehidupan masyarakat pascabencana hanya bisa bergerak jika fasilitas publik segera berfungsi kembali.
“Saya minta perhatian khusus untuk sekolah-sekolah, puskesmas, dan rumah sakit agar bisa berfungsi secepatnya,” pungkas Prabowo.
Langkah cepat ini diharapkan mampu memitigasi dampak lebih luas, memastikan anak-anak kembali ke sekolah dan warga terdampak mendapatkan akses medis tanpa kendala berarti di tengah masa darurat.
(Res)
