SURABAYA — analisapublik.id | Proyek jalan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PU kerap menjadi perhatian publik. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit penilaian masyarakat terhadap proyek jalan nasional yang berangkat dari pemahaman keliru mengenai jenis paket pekerjaan yang dilaksanakan, khususnya perbedaan antara paket preservasi dan paket peningkatan jalan.
Perbedaan dua skema tersebut penting dipahami karena berkaitan langsung dengan tujuan pekerjaan, bentuk penanganan di lapangan, hingga ekspektasi publik terhadap hasil akhir proyek jalan nasional.
Dalam sistem pengelolaan jalan nasional, paket preservasi merupakan pekerjaan yang bertujuan mempertahankan kondisi jalan agar tetap laik fungsi. Preservasi dilaksanakan pada ruas jalan yang secara struktur masih memadai, namun memerlukan perawatan untuk mencegah kerusakan yang lebih berat sekaligus memperpanjang umur layanan jalan.
Jenis pekerjaan yang termasuk dalam paket preservasi antara lain lapis ulang (overlay) aspal, penambalan lubang, perbaikan dan pemeliharaan drainase, perawatan bahu jalan, pengecatan marka, serta pemeliharaan rutin dan berkala. Dengan karakter tersebut, paket preservasi tidak dirancang untuk mengubah bentuk, lebar, maupun kapasitas jalan, melainkan menjaga kualitas layanan agar tetap aman dan nyaman bagi pengguna jalan.
Berbeda dengan itu, paket peningkatan jalan bertujuan untuk menaikkan kapasitas dan kekuatan struktur jalan. Paket ini umumnya dilaksanakan ketika volume lalu lintas meningkat signifikan, ruas jalan berkembang menjadi koridor strategis, atau kondisi struktur lama dinilai tidak lagi memadai. Pekerjaan dalam paket peningkatan meliputi pelebaran jalan, rekonstruksi perkerasan, penguatan struktur, penambahan lajur, hingga perubahan geometrik jalan. Karena bersifat struktural, paket peningkatan membutuhkan anggaran yang lebih besar serta waktu pelaksanaan yang lebih panjang dibandingkan paket preservasi.
Di Jawa Timur, pelaksanaan paket preservasi dan peningkatan jalan nasional berada di bawah koordinasi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Timur. Satuan kerja ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian teknis pekerjaan jalan nasional pada sejumlah koridor strategis di wilayah Jawa Timur.
Satker PJN Wilayah III Jawa Timur dipimpin oleh Deny Purwa Indarsa. Ia menegaskan bahwa memasuki awal Tahun Anggaran 2026, seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta bekerja ekstra, terutama dalam menghadapi kondisi curah hujan yang tinggi yang berpotensi memengaruhi kondisi jalan nasional.
“Memasuki awal tahun 2026 dengan curah hujan yang sangat tinggi, seluruh PPK kami minta bekerja ekstra. Kami dari Satker bersama PPK siaga 24 jam dalam pemantauan kinerja, termasuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui akun resmi BBPJN Jawa Timur–Bali,” ujar Deny Purwa Indarsa kepada analisapublik.id, Sabtu (31/1/2026).
Selain faktor cuaca, Deny juga menyampaikan bahwa pihaknya mulai mempersiapkan langkah-langkah teknis menghadapi bulan Ramadan dan arus mudik Lebaran. Menurutnya, penanganan jalan nasional pada periode tersebut harus dilakukan secara cermat dan terukur guna menjamin keselamatan serta kelancaran mobilitas masyarakat.
“Dalam waktu dekat kita juga akan memasuki bulan Ramadan dan menghadapi arus mudik Lebaran. Karena itu, penanganan jalan nasional kami persiapkan dengan sangat hati-hati,” katanya.
Secara teknis, pelaksanaan paket pekerjaan di lapangan dijalankan oleh PPK sesuai dengan pembagian koridor wilayah. Di bawah Satker PJN Wilayah III Jawa Timur, PPK bertanggung jawab atas ruas-ruas jalan nasional yang mencakup wilayah Madura, kawasan metropolitan Surabaya, hingga koridor penghubung Pasuruan, Probolinggo, dan Malang Raya.
Paket preservasi dan peningkatan tersebut dilaksanakan di berbagai ruas jalan nasional, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga jalur penghubung antarkabupaten dan kota. Pelaksanaannya dilakukan setiap tahun anggaran berdasarkan hasil evaluasi kondisi jalan serta prioritas program yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kesalahpahaman publik kerap muncul ketika proyek jalan dinilai semata dari perubahan visual. Jalan yang terlihat “tidak banyak berubah” setelah pekerjaan sering dianggap tidak memberi manfaat. Padahal, pada paket preservasi, hasil utama yang dituju adalah peningkatan umur layanan jalan serta keselamatan pengguna. Sebaliknya, paket peningkatan memang dirancang menghasilkan perubahan fisik yang nyata, sehingga ekspektasi publik terhadap dampaknya juga berbeda.
Tanpa pemahaman yang tepat, diskusi publik mengenai proyek jalan nasional berisiko tidak proporsional dan keluar dari konteks kebijakan teknis. Oleh karena itu, pengawasan publik perlu disesuaikan dengan jenis paket pekerjaan. Pada paket preservasi, indikator yang dapat diperhatikan meliputi kualitas permukaan jalan, kerapian tambalan, fungsi drainase, dan kejelasan marka. Sementara pada paket peningkatan, perubahan lebar jalan, kekuatan struktur perkerasan, serta peningkatan kapasitas lalu lintas menjadi indikator utama.
Dengan pemahaman yang utuh mengenai perbedaan paket preservasi dan peningkatan jalan nasional, masyarakat diharapkan dapat menilai proyek infrastruktur secara lebih objektif, sekaligus mendorong pengawasan publik yang berbasis data serta memperkuat transparansi pelaksanaan proyek jalan nasional di Jawa Timur.
Reporter : Abdul Rasyid, S.Ag.
IT : Respati
Editor : Rijen Senario, S.T.
