SURABAYA, analisapublik.id — Pemerintah bergerak cepat memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak terhambat birokrasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dukungan anggaran negara telah siap disalurkan untuk mengakselerasi pembangunan pascabencana.
Kepastian ini disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI yang digelar secara daring di Banda Aceh, Selasa (30/12). Menkeu menegaskan bahwa percepatan ini merupakan instruksi langsung Presiden guna menjamin pemulihan berjalan tepat sasaran.
“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak,” ujar Purbaya.
Alokasi Dana Darurat dan Sisa Anggaran
Dalam rinciannya, setiap pemerintah kabupaten/kota terdampak menerima alokasi Rp4 miliar, sementara pemerintah provinsi mendapatkan kucuran Rp20 miliar. Dana ini difokuskan untuk menjaga layanan publik tetap berjalan serta memulihkan aktivitas ekonomi warga yang sempat lumpuh akibat bencana.
Meski ratusan miliar sudah digelontorkan, Purbaya mengungkapkan bahwa masih ada cadangan dana segar yang siap digunakan. Per 18 Desember lalu, BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun, di mana Rp650 miliar di antaranya dikhususkan untuk wilayah Sumatra.
“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Kalau hari ini atau besok BNPB menyelesaikan proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” tegas Menkeu.
Anggaran Hunian Tanpa Hambatan
Purbaya juga menyoroti pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi. Ia menjamin anggaran untuk konstruksi fisik tersebut dapat langsung diklaim ke Kementerian Keuangan selama proses koordinasi dengan BNPB berjalan lancar.
“Huntara dan huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih tersedia, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,” pungkasnya.
Pemerintah berharap sinergi antara kecepatan administrasi dan eksekusi di lapangan dapat meminimalisir penderitaan warga terdampak dan memastikan wajah wilayah yang hantam bencana kembali pulih dalam waktu singkat. (Res)
