Menggencarkan Daur Ulang Plastik, Kementerian LHK Targetkan Pengelolaan Sampah Tuntas 2029

Malang, analisapublik.id – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pemerintah sedang gencar mengupayakan daur ulang untuk menangani masalah sampah plastik. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungannya di Kota Malang, Jawa Timur.
​”Kami sangat ketat dalam hal penggunaan kembali dan daur ulang. Tadi malam saya sudah bertemu dengan Menteri Perindustrian untuk membahas langkah-langkah yang akan kami ambil,” kata Hanif.
​Menurutnya, sampah plastik yang sulit terurai secara alami bisa menimbulkan masalah serius bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan komprehensif. Bahkan, ketika terurai pun, sampah plastik akan menghasilkan mikroplastik yang juga berbahaya.
​”Plastik sekali pakai menjadi masalah besar bagi lingkungan karena mengandung bahan berbahaya dan beracun,” jelasnya.
​Selain upaya daur ulang, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menghentikan impor plastik bekas per 1 Januari 2025. Hanif menegaskan, tanggung jawab pengelolaan sampah plastik ada pada semua pihak, termasuk produsen.
​”Kami akan mengintervensi melalui extended producer responsibility (EPR). Skema yang tadinya sukarela akan kami tingkatkan statusnya menjadi wajib,” ujarnya.
​Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mencapai target penyelesaian tata kelola sampah pada 2029, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
​”Tidak terkecuali untuk plastik. Bapak Presiden telah meminta agar masalah ini selesai di tahun 2029, dan landasan hukumnya sedang kami siapkan,” imbuhnya.
​Upaya Lain dan Kesiapan Daerah
​Hanif juga menyebut telah melakukan verifikasi awal di tiga daerah di Malang Raya untuk melihat kesiapan mereka dalam menerapkan waste to energy, yaitu pengolahan sampah menjadi energi.
​”Peraturan presiden tentang waste to energy sudah selesai, yaitu membangun sampah menjadi energi, khususnya di kabupaten/kota yang memiliki timbulan sampah 1.000 ton per hari,” ungkapnya.
​Namun, ia menekankan bahwa waste to energy harus menjadi pilihan terakhir dalam penanganan sampah karena membutuhkan persiapan matang dan pendanaan yang sangat besar.
​”Risikonya banyak, termasuk pendanaan yang besar. Jadi, saran saya, ini menjadi langkah terakhir ketika sampah sudah tidak terkendali, seperti di Bantar Gebang, Jakarta,” tutupnya