JAKARTA – analisapublik.id | H. Syamsul Arief, S.H., mendatangi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan penolakan atas pelimpahan penanganan dugaan mafia BBM jenis solar subsidi ke Polda Papua. Ia meminta Div Propam Mabes Polri mengambil alih pemeriksaan.
Perkara ini menyeret Kompol Agus Ferinando alias Kompol Pombos bersama dua anggota lainnya. Dugaan mengarah pada penyimpangan distribusi solar subsidi yang disebut mengalir ke aktivitas tambang emas di wilayah Sengi, Papua.
Syamsul menilai penanganan di tingkat Polda berjalan lambat dan belum menunjukkan ketegasan. Ia menyoroti langkah kroscek lapangan oleh Paminal Div Propam Polda Papua yang dinilai belum menjawab tuntutan percepatan sidang kode etik maupun penegakan disiplin.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum yang jelas. Proses yang berlarut dapat memicu penurunan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan penyalahgunaan BBM subsidi. Karena itu, ia meminta Div Propam Mabes Polri turun langsung agar pemeriksaan berlangsung objektif dan transparan.
Ia menegaskan distribusi solar subsidi menyangkut kepentingan masyarakat kecil. Setiap indikasi pelanggaran harus diuji secara terbuka dengan pengawasan ketat. Penegakan aturan tidak boleh terhambat oleh faktor kedekatan internal.
H. Syamsul Arief, S.H., menunjukkan dokumen saat berada di Mabes Polri, Jakarta. Ia menyampaikan penolakan atas pelimpahan dugaan mafia solar subsidi ke Polda Papua dan meminta Div Propam Mabes Polri mengambil alih pemeriksaan agar proses berjalan objektif dan transparan.
Dok. analisapublik.id
Wawancara Khusus analisapublik.id
Wartawan analisapublik.id: Apa alasan utama Anda menolak pelimpahan ini ke Polda Papua?
H. Syamsul Arief, S.H.: Saya melihat penanganan di daerah belum menunjukkan progres nyata. Publik menunggu kejelasan. Jika tahapan hanya berputar pada klarifikasi tanpa kepastian, kepercayaan bisa turun. Karena itu saya minta Div Propam Mabes Polri turun tangan.
Wartawan analisapublik.id: Anda menyebut proses berjalan lambat. Apa indikatornya?
H. Syamsul Arief, S.H.: Belum ada kejelasan jadwal sidang etik. Informasi yang muncul masih sebatas kroscek lapangan. Padahal ini menyangkut distribusi BBM subsidi. Penanganan harus cepat dan terukur.
Wartawan analisapublik.id: Apa yang Anda harapkan dari langkah Div Propam Mabes Polri?
H. Syamsul Arief, S.H.: Lakukan audit internal menyeluruh. Telusuri alur distribusi. Uji peran setiap oknum. Sampaikan hasilnya secara terbuka. Jika terbukti melanggar, tindak sesuai aturan. Transparansi penting untuk menjaga wibawa institusi.
Wartawan analisapublik.id: Apa dampaknya jika penanganan tidak segera tuntas?
H. Syamsul Arief, S.H.: Dampaknya langsung ke masyarakat. Solar subsidi menyangkut nelayan, petani, dan sektor kecil. Jika disalahgunakan, yang dirugikan rakyat. Aparat harus tegas agar praktik serupa tidak terulang.
Syamsul menegaskan kehadirannya di Mabes Polri bertujuan mendorong akuntabilitas. Ia berharap pimpinan Polri memberi atensi serius agar proses berjalan profesional dan terbuka.
Reporter: Kiki Juanda
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
