Hukum Kriminal

Kuasa Hukum Tersangka Kasus KBS Surabaya Desak Kejati Jatim Periksa Bawas dan Telusuri Dana ke DPRD

12845
×

Kuasa Hukum Tersangka Kasus KBS Surabaya Desak Kejati Jatim Periksa Bawas dan Telusuri Dana ke DPRD

Sebarkan artikel ini

Kuasa hukum tersangka kasus KBS Surabaya mendesak Kejati Jatim memeriksa seluruh Bawas dan menelusuri dugaan aliran dana ke DPRD.

Surabaya, analisapublik.id – Tim kuasa hukum tiga pejabat Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memeriksa seluruh anggota Badan Pengawas dan menelusuri dugaan aliran dana kepada oknum anggota DPRD Kota Surabaya dalam penyidikan dugaan penyimpangan keuangan tahun anggaran 2025–2026, Sabtu (21/11/2026).

Desakan tersebut disampaikan Kantor Advokat Masbuhin & Partners selaku kuasa hukum tiga pejabat PDTS KBS berinisial EES, MN, dan NW melalui pernyataan terbuka tertanggal 21 November 2026.

Tim kuasa hukum mempertanyakan penetapan tersangka yang dinilai belum mencakup seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan perusahaan.

Menurut mereka, Badan Pengawas (Bawas) merupakan organ perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan secara kolektif sehingga penyidik diminta mendalami peran seluruh anggotanya.

“Menjadikan hanya satu anggota Bawas (klien kami, EES) sebagai tersangka sementara Ketua dan anggota Bawas lainnya seolah tidak tersentuh hukum, berpotensi mencederai rasa keadilan dan mengaburkan struktur pertanggungjawaban korporasi,” demikian pernyataan tim kuasa hukum Masbuhin & Partners.

Tim kuasa hukum meminta penyidik mendalami mekanisme pembahasan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), termasuk penggunaan anggaran bantuan hukum serta operasional PDTS KBS.

Menurut mereka, pengeluaran anggaran perusahaan berkaitan dengan proses pembahasan, pengawasan, dan persetujuan yang melibatkan organ perusahaan.

“Ketika sebuah kebijakan diketahui, dibahas, dan disetujui dalam lingkup pengawasan, maka pertanggungjawaban hukumnya tidak patut dibebankan hanya kepada satu individu saja,” tegas tim kuasa hukum.

Selain mekanisme persetujuan anggaran, kuasa hukum meminta penyidik memeriksa kemungkinan adanya pembiaran terhadap kebijakan perusahaan yang belakangan dipersoalkan secara hukum.

Mereka menyebut ketua dan seluruh anggota Bawas memiliki kewajiban menjalankan pengawasan serta memberikan koreksi apabila menemukan kekeliruan administratif maupun potensi penyimpangan.

Tim kuasa hukum juga meminta Kejati Jawa Timur menelusuri dugaan pembayaran honorarium narasumber kepada oknum pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya.

Penelusuran tersebut diminta mencakup pihak penerima pembayaran, dasar penganggaran, serta kemungkinan adanya benturan kepentingan.

Menurut kuasa hukum, pemeriksaan penggunaan dana perusahaan tidak seharusnya hanya berfokus pada jajaran internal PDTS KBS.

“Sangat tidak adil apabila jajaran manajemen dan satu anggota Bawas langsung dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara pihak-pihak di luar perusahaan maupun oknum anggota dewan yang diduga turut menikmati dan menerima aliran dana kas KBS tersebut belum diperiksa secara terbuka dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” ungkap tim kuasa hukum.

Dugaan aliran dana kepada oknum anggota DPRD Kota Surabaya tersebut disampaikan pihak kuasa hukum dan belum disertai rincian identitas penerima, nilai pembayaran, maupun dokumen pendukung dalam materi pernyataan yang diterima.

Dalam pernyataan yang sama, Masbuhin & Partners membantah adanya dana perusahaan yang masuk ke rekening pribadi atau digunakan untuk kepentingan ketiga kliennya.

“Kami menegaskan kembali bahwa tidak ada satu rupiah pun dari dana perusahaan tersebut yang mengalir ke kantong pribadi klien kami,” demikian penegasan tim kuasa hukum.

Tim kuasa hukum turut mengungkap dugaan tekanan dari pihak eksternal yang disebut pernah menjanjikan penghentian perkara.

Namun, pernyataan tersebut tidak merinci identitas pihak yang dimaksud maupun bukti terkait dugaan tekanan tersebut.

Masbuhin & Partners juga menyampaikan bahwa jajaran manajemen PDTS KBS telah mencatatkan penyetoran dividen lebih dari Rp5,04 miliar kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Informasi mengenai penyetoran dividen tersebut disampaikan tim kuasa hukum sebagai bagian dari pembelaan terhadap pengelolaan perusahaan oleh kliennya.

Tim kuasa hukum menyebut ketiga kliennya telah bersikap kooperatif selama menjalani pemeriksaan sejak pendampingan hukum dimulai pada Maret 2026.

Mereka juga menyampaikan apresiasi terhadap penyidik Pidana Khusus Kejati Jawa Timur atas penanganan perkara tersebut.

Meski demikian, Masbuhin & Partners meminta penyidik mengembangkan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan pengambilan kebijakan maupun penerimaan dana perusahaan.

“Penegakan hukum yang adil tidak boleh tebang pilih, siapa pun yang terlibat dalam lingkaran kebijakan maupun penerimaan aliran dana kas PDTS KBS harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban hukum yang setimpal,” tegas tim kuasa hukum.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum terdapat tanggapan Kejati Jawa Timur, unsur Badan Pengawas lainnya, maupun DPRD Kota Surabaya dalam materi yang diterima terkait desakan pemeriksaan dan dugaan aliran dana tersebut.

REPORTER: Tunggal TA
REDAKTUR: Aris Setyoadji

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.