Korlantas Polri memeriksa kesiapan Pelabuhan Ketapang dan jalur tol Paiton menjelang Nataru 2026/2027. Sebanyak 58 kapal disiapkan.
Banyuwangi, Analisapublik.id – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan instansi terkait meninjau kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, serta jalur tol baru di kawasan Paiton, Selasa 17 November 2026, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan gangguan penyeberangan Jawa–Bali selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari persiapan Operasi Lilin 2026, dengan perhatian pada kelancaran lalu lintas, kesiapan armada kapal, serta kondisi infrastruktur penunjang perjalanan masyarakat.
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Budi Indra Dermawan mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan transportasi darat dan penyeberangan menjelang peningkatan mobilitas akhir tahun.
Kegiatan itu turut melibatkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsudin dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol (Purn.) Aan Suhanan.
Sebelum memeriksa Pelabuhan Ketapang, rombongan terlebih dahulu meninjau jalur darat dari Surabaya menuju kawasan Paiton.
“Kami mengecek persiapan untuk kegiatan Nataru. Tadi kami sudah mengecek jalan dari Surabaya melewati tol yang baru, Paiton, sampai ke sini. Sampai kita melihat kesiapan untuk bongkar muat hingga pemberangkatan dari Ketapang ke Gilimanuk,” ujar Brigjen Budi di Pelabuhan Ketapang.
Hasil pemeriksaan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dinilai telah memadai untuk mendukung pelayanan selama periode Nataru.
Sebanyak 58 kapal disiapkan untuk melayani penyeberangan Jawa–Bali, dengan pola operasional mencapai 28 kapal setiap hari.
Kesiapan armada tersebut menjadi perhatian karena Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu jalur utama pergerakan kendaraan dan penumpang dari Jawa menuju Bali.
Peningkatan jumlah kendaraan selama libur panjang berpotensi menimbulkan antrean, terutama apabila proses bongkar muat atau keberangkatan kapal mengalami hambatan.
Karena itu, pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada jumlah kapal, tetapi juga kesiapan fasilitas pelabuhan dan kelancaran pelayanan penyeberangan.
Brigjen Budi menyampaikan bahwa Polri akan melaksanakan operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru secara serentak mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
“Operasi tersebut difokuskan untuk menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur, termasuk kawasan pelabuhan,” terang Brigjen Budi.
Selain potensi kepadatan kendaraan, Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan juga memperhatikan kemungkinan gangguan operasional akibat cuaca ekstrem dan kondisi pasang surut air laut.
Berdasarkan analisis yang disampaikan dalam peninjauan, fenomena air laut surut dapat menghambat kapal saat bersandar, khususnya di Dermaga *Landing Craft Machine* (LCM).
Gangguan pada proses sandar kapal berpotensi memperlambat bongkar muat dan berdampak pada antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi prakiraan cuaca dan kondisi pasang surut air laut selama periode pengamanan Natal dan Tahun Baru.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam peninjauan, data BMKG yang telah diperiksa memperkirakan tidak terjadi fenomena air laut surut yang berpotensi menghambat operasional penyeberangan pada 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
Meski demikian, prakiraan tersebut masih perlu dipantau dan diperbarui karena kondisi cuaca serta perairan dapat berubah mendekati masa pelaksanaan operasi.
Melalui pemeriksaan jalur darat, kesiapan 58 kapal, dan koordinasi lintas instansi, Korlantas Polri berupaya memastikan pelayanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk tetap berjalan lancar selama meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun.
Reporter: Bhayu Indarto
Redaktur: Aris Setyoadji




