Kuasa hukum jajaran KBS menyebut dividen Rp5,04 miliar disetor ke Pemkot Surabaya dan membantah adanya keuntungan pribadi dalam perkara yang disidik Kejati Jatim.
Surabaya, Analisapublik.id – Kasus dugaan penyimpangan anggaran Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) masih dalam proses penyidikan. Empat pejabat KBS dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis 19 November 2026.
Keempatnya terdiri atas satu anggota Badan Pengawas (Bawas), dua direksi, dan seorang Kepala Departemen Keuangan KBS.
Kuasa hukum keempat pejabat tersebut, Masbuhin dari Kantor Hukum Masbuhin & Partners, menyatakan telah mendampingi para kliennya sejak Maret 2026.
Masbuhin menyebut jajaran Bawas dan direksi KBS periode 2025–2026 telah menyetorkan dividen sebesar Rp5.048.479.469 kepada Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Meski baru mengemban amanah jabatan dalam waktu yang relatif singkat pada periode 2025 hingga 2026, anggota Bawas dan kedua direksi ini mampu membawa perubahan nyata dengan menyetorkan dividen bernilai miliaran rupiah ke Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), angka tepatnya adalah Rp. 5.048.479.469,-,” kata Masbuhin.
Menurut Masbuhin, setoran dividen tersebut merupakan yang pertama setelah lebih dari satu dekade. Ia menyebut kontribusi keuntungan langsung kepada kas daerah belum pernah terwujud sepanjang periode 2013 hingga 2024.
“Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkret bahwa orientasi utama klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS,” ujarnya.
Terkait pengeluaran dana perusahaan yang sedang diperiksa penyidik, Masbuhin menyatakan pencairan kas dilakukan ketika KBS menghadapi situasi krisis dan persoalan hukum.
Ia menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kekeliruan prosedur administrasi untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan.
“Fakta materil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan,” tegasnya.
Masbuhin juga menanggapi dugaan keterlibatan pihak eksternal dalam persoalan pengeluaran dana KBS, termasuk informasi mengenai dugaan penerimaan uang oleh oknum pengacara.
Ia menyatakan tidak akan memberikan penilaian mengenai keterlibatan maupun kesalahan pihak lain.
“Sebagai sesama penegak hukum, kami menjunjung tinggi etika profesi (officium nobile) dan asas praduga tak bersalah,” katanya.
Masbuhin turut menyebut adanya pengaduan masyarakat kepada Polda Jawa Timur terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang KBS.
Menurutnya, pengaduan tersebut memuat dugaan permintaan uang, janji penutupan perkara, serta pencatutan nama institusi kejaksaan.
Masbuhin menyatakan tidak mempercayai tuduhan tersebut. Ia menyerahkan pemeriksaan dan pembuktiannya kepada aparat penegak hukum.
Mengenai proses penyidikan di Kejati Jatim, Masbuhin menyebut keempat kliennya telah menyerahkan dokumen pembukuan, bukti transaksi, serta keterangan kronologis sejak pendampingan hukum berlangsung pada Maret 2026.
“Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dedikasi tertingginya dan akuntabel,” ujarnya.
Masbuhin juga membantah informasi mengenai dugaan penghentian perkara dengan imbalan sejumlah uang.
Ia menyatakan penanganan perkara tetap berada dalam kewenangan penyidik Kejati Jatim.
“Tugas kami semata-mata memastikan fakta yang dialami anggota Bawas, dua direksi, dan Kabag Keuangan terungkap secara jujur dan objektif,” tegasnya.
Masbuhin memastikan keempat kliennya akan tetap kooperatif selama proses hukum berlangsung, termasuk memenuhi panggilan pemeriksaan dan memberikan dokumen yang diperlukan penyidik.
Reporter: Suprawoto
Redaktur: Aris Setyoadji







