MADIUN KOTA, ANALISA PUBLIK — Sebanyak 2.500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait dikerahkan untuk mengamankan rangkaian kegiatan pencak silat di wilayah hukum Polres Madiun Kota melalui Operasi Aman Mataraman Semeru 2026.
Kesiapan pengamanan tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang berlangsung di Lapangan Loduwur, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kamis (24/9/2026).
Pengerahan ribuan personel dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk mencegah kemungkinan terjadinya gesekan antarkelompok selama rangkaian kegiatan pencak silat berlangsung.
Apel dipimpin Karo Ops Polda Jawa Timur Kombes Pol Joni Iskandar, didampingi Dansat Brimob Polda Jatim Kombes Pol Dwiyanto Nugroho, Dirsamapta Polda Jatim Kombes Pol Noerwiyanto, Dirbinmas Polda Jatim Kombes Pol Darman, serta Kapolres Madiun Kota AKBP Rizki Pratama W.P.
Dalam arahannya, Joni meminta seluruh personel menjalankan tugas secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab. Aparat juga diminta tetap mengedepankan pendekatan humanis serta menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Kami mengimbau seluruh warga, khususnya para anggota perguruan pencak silat, agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kedepankan rasa persaudaraan, saling menghormati, dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya di media sosial,” ujar Joni.
Selain pengamanan langsung di lapangan, jajaran kepolisian diminta mengoptimalkan langkah preemtif dan preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan sejak dini.
Menurut Joni, komunikasi dengan masyarakat, sinergi antarinstansi, serta deteksi dini terhadap potensi gesekan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Operasi Aman Mataraman Semeru 2026.
“Sinergitas, komunikasi dengan masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi gesekan di lapangan harus diperkuat,” tegasnya.
Operasi tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Madiun Kota bersama TNI dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan rangkaian kegiatan pencak silat dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Joni juga menegaskan setiap tindakan aparat di lapangan harus dilakukan secara profesional, proporsional, serta disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.
“Keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya.
Reporter: Bhayu Indarto
Editor: Rijen Senario
