SURABAYA, analisapublik.id | Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei seharusnya tidak berhenti sebagai agenda seremonial atau sekadar tanggal merah dalam kalender nasional. Momentum tahunan ini sejatinya merupakan alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan untuk kembali meninjau arah pembangunan bangsa, terutama dalam memperlakukan kelompok pekerja yang selama ini menjadi fondasi utama keberlangsungan negara.
Jika merujuk pada definisi paling mendasar, buruh bukan hanya mereka yang bekerja di lantai pabrik, mengenakan helm proyek, atau berdiri di jalur produksi industri. Buruh adalah setiap individu yang menukar tenaga, pikiran, keterampilan, dan waktunya demi memperoleh penghasilan.
Dalam konteks itu, presiden adalah buruh. Menteri adalah buruh. Guru, tenaga kesehatan, petani, hakim, prajurit, pengemudi ojek daring, pelaku industri kreatif, hingga pimpinan perusahaan—semuanya adalah buruh Republik Indonesia.
Kesadaran bahwa seluruh elemen bangsa pada dasarnya adalah pekerja membawa konsekuensi besar dalam tata kelola negara. Setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesungguhnya berasal dari akumulasi keringat kolektif rakyat.
Karena itu, anggaran negara semestinya dikelola dengan logika kerja yang jujur, efisien, transparan, dan tepat sasaran—bukan bocor, bukan seremonial, dan bukan sekadar proyek yang terlihat megah di permukaan.
Namun realitas menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya ideal.
Publik menyaksikan berbagai program berskala besar bernilai triliunan rupiah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk menekan angka stunting dan memperkuat kualitas generasi masa depan.
Secara konsep, program tersebut membawa niat yang mulia. Namun niat baik yang dijalankan melalui rantai birokrasi panjang, validasi data yang belum solid, pengawasan lemah, serta potensi persoalan pada rantai distribusi berisiko melahirkan pemborosan anggaran sekaligus menurunkan kepercayaan publik.
Di berbagai daerah, muncul laporan keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang dipersoalkan, hingga dugaan administrasi yang tidak sinkron. Ketika tata kelola sebuah program besar tidak berjalan optimal, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, melainkan legitimasi kebijakan itu sendiri.
Di tengah fokus negara pada proyek-proyek besar yang mudah terlihat, dua sektor paling fundamental justru masih menghadapi tantangan serius: pendidikan dan kesehatan.
Pada sektor pendidikan, masih banyak tenaga pendidik honorer di berbagai daerah yang menjalankan tugas dengan penghasilan terbatas. Mereka mengajar di ruang kelas dengan fasilitas minim, infrastruktur yang belum sepenuhnya layak, serta dukungan pembelajaran yang belum merata.
Di saat negara terus menggaungkan visi Indonesia Emas 2045 dan pembangunan sumber daya manusia unggul, para pendidik yang menjadi arsitek generasi masa depan justru masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang mendasar.
Sulit membayangkan lahirnya generasi unggul jika tangan yang membentuk masa depan bangsa masih dipenuhi kecemasan akan kebutuhan hidup sehari-hari.
Kondisi serupa juga terlihat di sektor kesehatan.
Bidan desa, perawat puskesmas, dokter internship, serta tenaga medis di wilayah terpencil menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan masyarakat. Mereka bekerja dalam tekanan tinggi, jam kerja panjang, dan sering kali harus menghadapi keterbatasan fasilitas.
Dalam berbagai situasi darurat, mereka hadir pertama kali. Namun di sisi lain, persoalan insentif, distribusi tenaga medis, hingga dukungan operasional di wilayah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai.
Persoalan ini tidak lagi semata berbicara tentang kurangnya kesejahteraan pekerja. Ini adalah persoalan keberlanjutan peradaban.
Bangsa tidak akan pernah kuat jika ruang kelas tidak layak, tenaga pendidik hidup dalam ketidakpastian, fasilitas kesehatan terbatas, dan tenaga medis bekerja melampaui batas kemanusiaan.
Kecerdasan bangsa lahir dari pendidikan yang bermutu. Kesehatan bangsa lahir dari layanan medis yang manusiawi. Dan kedua fondasi itu hanya mungkin berdiri kokoh jika para pekerja di sektor pendidikan dan kesehatan ditempatkan sebagai prioritas utama.
Momentum Hari Buruh tahun 2026 semestinya menjadi titik evaluasi bersama terhadap prioritas pembangunan nasional.
Pertama, negara harus menghentikan politik pencitraan anggaran. Setiap program besar wajib memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, digital traceability, audit independen, serta penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan.
Kedua, alokasi belanja publik wajib benar-benar sampai kepada pekerja di garis depan. Amanat konstitusi terkait anggaran pendidikan dan kesehatan harus diwujudkan tidak hanya pada angka, tetapi pada kualitas eksekusi di lapangan.
Ketiga, perlu ada standar upah bermartabat bagi guru dan tenaga kesehatan, terutama mereka yang bertugas di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan.
Sebab mereka tidak sekadar menjual waktu kerja.
Mereka menjaga masa depan bangsa.
Selama ini, pembangunan sering dimulai dari asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi harus didahulukan, sementara kesejahteraan pekerja akan mengikuti.
Padahal realitas menunjukkan sebaliknya.
Pekerja yang sehat, cerdas, terlindungi, dan sejahtera justru merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hari Buruh bukan milik satu profesi. Hari Buruh adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, perjuangan buruh bukan hanya soal upah, tetapi soal keberanian menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Dan di antara seluruh pekerja bangsa ini, yang paling pertama harus dimuliakan adalah mereka yang menjaga akal dan raga anak-anak Indonesia.
Sebab bangsa yang membiarkan gurunya hidup dalam ketidakpastian dan tenaga kesehatannya bekerja dalam keterbatasan, pada hakikatnya sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri.
Selamat Hari Buruh. Saatnya bekerja dengan nurani.
Oleh: R. Mohammad Ali Zaini Ketua Umum DPP LPKAN Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia
